OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat budaya kerja berintegritas dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan meneladani semangat R A Kartini. OJK menekankan pentingnya sikap independen, keberanian berpikir kritis, serta komitmen pada moral, etika, akuntabilitas, dan tanggung jawab.
Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, menyampaikan hal tersebut dalam Inspiring Talkshow bertema “Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas” di Pendopo Museum R A Kartini, Rembang, Jawa Tengah, Senin (20/4/2026).
Sophia menilai perempuan semakin berperan penting dalam penguatan tata kelola, baik di sektor publik maupun jasa keuangan. Namun, ia mencatat masih ada tantangan seperti kesetaraan dan kekerasan berbasis gender.
“Sekitar 57 persen ASN adalah perempuan. Namun pada 2025, tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, dan sekitar 80 persen korbannya perempuan,” ujarnya dalam siaran pers yang Eranesia.id terima, Selasa (21/4/2026).
Sophia menegaskan, perempuan berperan besar dalam membangun generasi berintegritas. Perempuan berperan sebagai pendidik pertama di keluarga, teladan di lingkungan sosial, dan pengelola ekonomi rumah tangga. Karena itu, nilai integritas perlu ditanamkan sejak dini di keluarga.
Sophia juga mengaitkan peran perempuan dengan agenda pembangunan nasional, termasuk Asta Cita keempat tentang pembangunan SDM dan kesetaraan gender, serta Asta Cita ketujuh tentang reformasi tata kelola dan pemberantasan korupsi.
Melalui peringatan Hari Kartini di Rembang, OJK mendorong kontribusi nyata perempuan dalam penguatan tata kelola pembangunan nasional, tidak hanya dalam kepemimpinan, tetapi juga dalam praktik integritas.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, yang hadir secara daring, menegaskan bahwa integritas menjadi fondasi utama kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Integritas dan independensi bukan hanya nilai moral. Integritas menjadi fondasi kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tanpa integritas, kebijakan kehilangan legitimasi. Tanpa kepercayaan publik, institusi negara sulit bekerja efektif.
Rini menambahkan, organisasi internasional seperti OECD, G20, dan PBB menempatkan pengelolaan konflik kepentingan sebagai pilar penting integritas publik. Kementerian PAN-RB juga telah menerbitkan Permen PAN-RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.
Aturan itu mengatur cara aparatur negara mengenali konflik kepentingan, melaporkannya secara terbuka, dan memastikan keputusan tetap berpihak pada kepentingan publik.
Rini juga mengapresiasi langkah OJK dalam membangun budaya integritas melalui program Proud Without Fraud dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Perempuan dan Tantangan
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, yang hadir secara daring, menyebut perempuan masih menghadapi tantangan seperti diskriminasi, stereotip gender, dan hambatan struktural untuk menduduki posisi strategis.
“Perempuan perlu bersikap tegas dan jujur dalam meraih cita-cita, sambil tetap menjaga etika dan integritas,” ujarnya.
Ia juga menegaskan peran perempuan dalam membangun fondasi keluarga, terutama dalam menanamkan nilai integritas kepada generasi berikutnya.
Talkshow tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain putri penulis biografi Kartini Myrtha Soeroto, Plh Direktur Utama RS Kemenkes Surabaya dr Martha Muliana, Anggota Komisi V DPR RI Harmusa Oktaviani, dan Ketua TP PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin.
Sebagai rangkaian kegiatan, panitia juga menayangkan video “Pesan Integritas Inspirasi Perempuan Indonesia” yang berisi pandangan tokoh perempuan nasional tentang pentingnya integritas, keberanian, dan kemandirian sebagai nilai yang sejalan dengan semangat Kartini.
Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dan diikuti 220 peserta luring serta sekitar 4.500 peserta daring. Peserta berasal dari kementerian/lembaga, DPR RI, DPD RI, industri jasa keuangan, akademisi, tokoh perempuan, mahasiswa, hingga pegawai OJK.
Turut hadir perwakilan BPK, Bank Indonesia, pemerintah daerah, Forkopimda Jawa Tengah dan Rembang, serta lembaga jasa keuangan dan akademisi.
Melalui kegiatan ini, OJK menegaskan komitmen terhadap tata kelola bersih dan berintegritas. Komitmen itu diwujudkan melalui sertifikasi SMAP di seluruh satuan kerja, pengendalian gratifikasi, serta kerja sama dengan KPK dalam pelatihan penyuluh antikorupsi.
OJK juga mendorong perempuan di sektor jasa keuangan untuk aktif memperkuat budaya anti-fraud, memahami aturan gratifikasi, dan memanfaatkan Whistleblowing System (WBS) untuk melaporkan dugaan pelanggaran etika dan fraud. Tujuannya, menciptakan sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan terpercaya.
Rilis | Editor : Muh Taufan
