GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengemban amanah sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).
Pengukuhan tersebut menjadi penanda dimulainya arah baru kepemimpinan organisasi yang menitikberatkan pada penguatan peran daerah dalam pengembangan dan penerapan ilmu pemerintahan di tingkat nasional.
Masuknya Anwar sebagai pucuk pimpinan MIPI dinilai membawa nilai strategis bagi organisasi.
Pengalamannya yang panjang di bidang birokrasi dan politik memberikan modal kuat untuk menghubungkan kajian akademik dengan realitas penyelenggaraan pemerintahan.
Kehadiran figur praktisi diharapkan mampu mendorong MIPI agar lebih kontekstual dan responsif terhadap tantangan pemerintahan di daerah.
Anwar Hafid menyampaikan komitmen untuk memperluas jangkauan MIPI hingga ke tingkat daerah, sehingga organisasi tidak hanya berpusat pada diskursus nasional, tetapi juga hadir dan berkontribusi langsung di wilayah-wilayah.
“Saya ingin MIPI ini benar-benar tumbuh di daerah. Ketika amanah ini diberikan, saya berkomitmen menjalankannya dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (17/1/2026).
Menurut Anwar, penguatan organisasi di daerah menjadi langkah penting agar ilmu pemerintahan tidak berhenti sebagai kajian teoritis, melainkan mampu mendorong perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.
Anwar juga menekankan pentingnya peran para senior dan tokoh pemerintahan dalam menjaga arah dan nilai-nilai organisasi.
Ia berharap, MIPI tetap berpegang pada semangat pengabdian keilmuan sekaligus komitmen kebangsaan dalam setiap langkahnya.
“Saya sangat membutuhkan bimbingan dari para senior. Dari diskusi yang berkembang hari ini, terlihat jelas bahwa perluasan peran MIPI di daerah menjadi agenda penting ke depan,” katanya.
Lebih jauh, Anwar menyoroti perlunya kolaborasi yang lebih erat antara MIPI dan perguruan tinggi, khususnya di daerah.
Politisi Partai Demokrat itu menilai kampus memiliki posisi strategis sebagai pusat pengembangan gagasan, riset kebijakan, serta kaderisasi sumber daya manusia di bidang pemerintahan.
Baginya, MIPI harus tumbuh menjadi organisasi besar dan kuat agar mampu memberi kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional melalui penguatan kapasitas pemerintahan daerah.
“Di daerah, mitra utama kita adalah perguruan tinggi. Jika ingin memberi dampak nyata bagi negara, MIPI harus dibangun sebagai organisasi yang solid dan memiliki jaringan luas,” tegasnya.
Di bawah kepemimpinan Anwar, MIPI diharapkan berkembang menjadi organisasi keilmuan yang inklusif, memiliki fondasi struktural yang kuat, serta relevan dengan kebutuhan praktis pemerintahan.
Ke depan, MIPI juga diharapkan dapat menjadi mitra strategis negara dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Rilis | Editor : Muh Taufan
