PT Jasa Raharja (Persero) terus mendorong penguatan kolaborasi Tim Pembina Samsat Nasional. Langkah ini bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dan validitas data kendaraan. Selain itu, upaya ini mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menyampaikan hal tersebut. Ia berbicara dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD di Medan, Senin (31/8/2026). Acara tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Gubernur Sumut Bobby Nasution memimpin langsung rapat tersebut. Sejumlah pejabat penting turut menghadiri forum ini. Salah satunya Komisaris Utama Jasa Raharja, Aan Suhanan.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, juga hadir. Jajaran Pemprov serta Pemkab/Pemkot se-Sumut turut mengikuti rapat ini.
Sinergi dan Kemudahan Layanan
Muhammad Awaluddin menegaskan pentingnya kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Fokus utama terletak pada pembenahan data dan perluasan akses layanan. Tim juga memprioritaskan peningkatan pemahaman masyarakat.
“Membangun pelayanan yang mudah dan transparan merupakan upaya bersama untuk mengoptimalkan pendapatan,” ujar Awaluddin dalam siaran pers yang Eranesia.id terima, Rabu (2/9/2026).
Ia menambahkan bahwa kepatuhan masyarakat membayar pajak berperan penting bagi pembangunan daerah. Sementara itu, pembayaran SWDKLLJ mendukung perlindungan dasar bagi korban kecelakaan.
Bobby menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan melalui kebijakan opsen pajak. Skema ini menyalurkan bagian penerimaan PKB secara langsung ke kas kabupaten/kota. Pemerintah menyalurkan dana tersebut sesuai potensi daerah masing-masing.
Bobby mengusulkan pengkajian penyesuaian tarif PKB berbasis wilayah. Langkah ini mencegah penumpukan pendaftaran kendaraan di Medan dan Deli Serdang.
“Jika kita merendahkan tarif pajak di daerah tertentu, masyarakat tidak perlu membeli mobil di Medan,” tegas Bobby. “Langkah ini meratakan penerimaan pajak kendaraan antardaerah,” ujarnya.
Hingga Agustus 2026, realisasi pajak daerah Sumut mencapai Rp3,86 triliun (55,41%). Angka ini berasal dari target total Rp6,96 triliun. Bobby mengapresiasi capaian ini dan meminta jajaran pemerintah mempercepat target hingga akhir tahun.
Tantangan Kepatuhan dan Rekonsiliasi Data
Aan Suhanan mengungkapkan tingkat kepatuhan PKB di Sumut baru mencapai 36,89%. Angka ini berada di bawah rata-rata nasional sebesar 47,72%. Padahal, sektor PKB dan BBNKB menyumbang hampir 50% dari total PAD Sumut.
Aan menekankan pentingnya pemutakhiran sekitar 189.000 data kendaraan. Data ini mencakup kendaraan yang rusak, berhenti beroperasi, atau menjadi barang bukti. Ia meminta Tim Pembina Samsat memperkuat konsolidasi dalam sisa waktu akhir tahun.
Kombes Dedy Suhartono mendorong integrasi basis data antar-instansi. Pihaknya memfokuskan pemanfaatan aplikasi SIGNAL sebagai solusi utama transaksi elektronik. Kepolisian juga memperluas layanan Samsat Keliling dan edukasi balik nama.
Di sisi lain, Agus Fatoni menyampaikan lima strategi untuk meningkatkan PAD:
- Mengintensifkan dan mengekstensifkan pajak.
- Meningkatkan kapasitas SDM.
- Mendigitalisasi layanan.
- Melakukan inovasi progresif.
Agus mengapresiasi inovasi Samsat Drive-Thru di Sumatera Utara. Layanan hasil kolaborasi dengan Bank Sumut ini layak menjadi contoh secara nasional.
