Politik

DPRD Palu Temukan Realisasi Pajak OPD Masih Rendah

×

DPRD Palu Temukan Realisasi Pajak OPD Masih Rendah

Sebarkan artikel ini
Komisi A DPRD Palu, Rostia Tompo melontarkan kritik keras terhadap pelaporan realisasi pajak dan retribusi daerah tahun 2025. Foto: Rusdia/Eranesia.id

ANGGOTA Komisi A DPRD Palu, Rostia Tompo melontarkan kritik keras terhadap pelaporan realisasi pajak dan retribusi daerah tahun 2025. 

Kritik itu ia sampaikan dalam rapat Pansus bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat DPRD Palu, Kamis (16/4/2026).

Rapat tersebut dihadiri sejumlah OPD, antara lain Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Bagian Pemerintahan Setda, Dinas Kesehatan, RS Anutapura, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Di hadapan forum, Rostia secara terbuka menyoroti kualitas pelaporan OPD. Ia menilai, laporan tersebut belum memenuhi standar, terutama pada capaian realisasi pajak dan retribusi daerah.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum memang terlihat mencapai target. Namun, jika dilihat lebih rinci, angka itu hanya hasil akumulasi yang tampak mencapai sekitar 96 persen,” ungkapnya. 

Rostia yang juga Wakil Ketua Pansus menegaskan, jika ditelusuri per OPD, banyak instansi mencatat realisasi di bawah 50 persen. Kondisi ini menjadi catatan serius yang tidak boleh diabaikan.

“Kalau kita lihat langsung, banyak OPD yang realisasinya bahkan tidak mencapai 50 persen. Ini sangat memprihatinkan,” ungkapnya. 

Rostia mengaku, prihatin dengan kondisi tersebut. Ia menilai, data yang tersaji dalam dokumen resmi rapat sudah cukup jelas menunjukkan persoalan yang ada.

“Saya sangat prihatin. Data ini sudah ada di hadapan kita. Kita tidak perlu menyebut satu per satu, tetapi ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rostia meminta seluruh OPD menjelaskan kendala yang mereka hadapi. Dirinya juga mendorong setiap instansi menyiapkan langkah konkret untuk meningkatkan kinerja. 

Selain itu, Rostia menekankan pentingnya memperkuat koordinasi lintas OPD agar capaian yang masih rendah dapat segera diperbaiki.

“Evaluasi ini harus menjadi momentum untuk mendorong peningkatan PAD pada tahun 2026. Setiap OPD dapat berkontribusi lebih optimal dan merata,” tandasnya. 

Penulis : Rusdia | Editor : Muh Taufan