GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yang baru, Daryanto, di Kantor Gubernur, Kota Palu, Kamis (19/02/2026).
Dalam pertemuan itu, keduanya membahas penguatan pemanfaatan data statistik sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
Anwar menegaskan, sejak awal menjabat ia bersama wakilnya menempatkan data sebagai fondasi utama penyusunan program pemerintah daerah.
“Kita bekerja harus dengan data, dan rujukan kita adalah statistik dari BPS,” ujarnya.
Anwar mewajibkan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki data yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dirinya bahkan menjadikan pendataan sebagai prioritas utama pada 100 hari pertama masa kerja kepala dinas.
“Soal data ini saya wajibkan ke setiap kepala dinas. Dalam 100 hari kerja, fokus utama adalah melengkapi pendataan. Tidak usah memikirkan hal lain,” tegasnya.
Menurut Anwar, data yang valid memastikan program bantuan dan pembangunan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
Data akurat juga membantu pemerintah menjangkau kebutuhan warga secara langsung.
“Misalnya data orang miskin, kita tidak perlu jauh-jauh. Tinggal ke BPS meminta data masyarakat yang kita butuhkan,” katanya.
Anwar juga mencontohkan, sektor ekonomi kerakyatan seperti UMKM. Ia meminta Dinas Koperasi menyusun basis data yang lengkap sebelum menyalurkan bantuan agar kebijakan berjalan efektif.
“Misalnya Dinas Koperasi, saya minta data UMKM kita. Kalau kita salurkan bantuan untuk masyarakat miskin, kita harus tahu berapa jumlahnya di setiap daerah,” jelasnya.
Selain itu, Anwar menekankan, pentingnya indikator resmi dalam mengukur keberhasilan pembangunan, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi.
“Ukuran kita adalah IPM dan pertumbuhan ekonomi. Saat rapat dengan bupati, kita bisa meminta BPS memaparkan data masyarakat secara lengkap,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut memperkuat sinergi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan BPS dalam penyediaan data statistik yang akurat.
Dengan data yang kuat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Rilis | Editor : Muh Taufan
