BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menggelar pertemuan strategis. Mereka membahas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemkot Palu.
Keduanya memfokuskan agenda pada langkah konkret untuk mengoptimalkan implementasi SPIP. Mereka menargetkan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
SPIP menjadi sistem pengendalian intern bagi pemerintah pusat dan daerah. Sistem ini membantu instansi mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, mengatakan penerapan SPIP saat ini mencakup tiga indeks utama.
“SPIP yang kami lakukan hari ini meliputi tiga indeks, yakni indeks pengendalian intern, indeks manajemen risiko, dan indeks pengendalian pencegahan korupsi,” ujar Agus kepada jurnalis di Palu, Senin (23/2/2026).
Ia menegaskan, pendampingan ini bertujuan memastikan seluruh program Pemkot Palu berjalan sesuai perencanaan. Pendampingan tersebut juga mendorong program agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui pendampingan ini, kami ingin memastikan seluruh program Pemkot dapat tercapai dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, menyambut baik langkah BPKP Sulteng. Ia menilai sinergi ini mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Melalui pertemuan ini, Pemkot Palu dan BPKP Sulteng memperkuat komitmen bersama. Mereka menerapkan SPIP di seluruh perangkat daerah.
Langkah tersebut mendorong terwujudnya pemerintahan yang efektif, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Penulis : Rusdia | Editor : Muh Taufan
