BUPATI Parigi Moutong, Erwin Burase, menegaskan komitmen pemerintah daerah menekan angka pengangguran saat menghadiri Ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi di Hotel Claro Kendari, Jumat (29/5/2026).
Erwin mengatakan, kehadiran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam ajang tersebut bukan sekadar memenuhi undangan. Pemerintah daerah datang untuk mempelajari strategi daerah lain dalam menciptakan program ketenagakerjaan yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kehadiran kami di ajang ini bukan sekadar memenuhi undangan. Ini bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk terus belajar, berbenah, dan melihat keberhasilan daerah lain di Sulawesi dalam menekan angka pengangguran,” ujar Erwin dalam siaran pers yang diterima Eranesia.id, Sabtu (30/5/2026).
Erwin juga mengapresiasi kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang menerapkan sistem penilaian berbasis regional pada ajang tahun ini.
Menurutnya, sistem tersebut memberi peluang lebih adil bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas untuk bersaing dan menunjukkan kinerja terbaik.
“Kebijakan Kemendagri yang mengubah basis penilaian menjadi regional sangat adil bagi kami,” katanya.
Erwin menegaskan, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akan terus memperkuat program ketenagakerjaan melalui pelatihan keterampilan, program padat karya, serta sinkronisasi kebijakan dengan data riil Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia optimistis langkah itu mampu melahirkan inovasi yang memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami optimistis, dengan kerja keras dan kolaborasi semua pihak, Parigi Moutong siap menghadirkan inovasi solutif yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” imbuhnya.
Ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 merupakan program kerja sama Kementerian Dalam Negeri dan Kompas. Ajang ini menilai sejumlah indikator strategis, seperti pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan stunting.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan pemerintah pusat menerapkan sistem penilaian regional agar kompetisi berlangsung lebih seimbang bagi seluruh daerah.
“Kalau ditandingkan secara nasional, biasanya yang juara kota atau kabupaten besar. Karena itu, pemerintah mengubah sistem menjadi berbasis regional,” tandasnya.
