WALI Kota Palu, Hadianto Rasyid menekankan pentingnya sinergi antar Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan rencana kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang implementatif dan terukur.
“Rencana kerja dan SOP harus kita padukan agar target APBD 2025 bisa tercapai. Ini sangat penting,” tegasnya saat memimpin rapat bersama sejumlah OPD di ruang Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Selasa (29/4/2025).
Hadianto mengingatkan, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) tak meningkat dari angka Rp404 miliar seperti tahun 2024, maka APBD Kota Palu tahun depan bisa turun drastis dari Rp1,8 triliun menjadi Rp1,2 triliun.
Hal ini akibat skema pembiayaan yang mengandalkan 70% dana transfer pusat dan 30% dari PAD.
“Kalau PAD tak naik, dana transfer juga kecil. APBD kita bisa anjlok,” jelasnya.
Belanja wajib seperti gaji pegawai (Rp700 miliar), pendidikan (Rp200 miliar), dan kesehatan (Rp150 miliar) jadi beban besar. Tanpa perencanaan dan peningkatan kinerja, pembangunan tidak akan bergerak.
Karena itu, Hadianto mendorong SOP dijadikan alat ukur kinerja OPD.
“Kalau penilaian bagus tapi target tak tercapai, berarti ada masalah di proses,” ungkapnya.
Hadianto juga menyampaikan keinginan menaikkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN hingga 100% pada 2026. Namun, hal itu harus sejalan dengan pencapaian kinerja.
“Kalau capaiannya 50%, TPP pun hanya 50%. Harus ada mekanisme yang adil dan transparan,” tandasnya.
Pertemuan ini menjadi langkah awal penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terukur, dan berorientasi hasil demi pembangunan berkelanjutan di Kota Palu. *JUF/MUH
