KASUS uang palsu yang terjadi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan, khususnya dalam hal pengelolaan kampus.
Peristiwa ini menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen yang perlu segera diperbaiki, baik di UIN Alauddin maupun di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) lainnya di Indonesia.
Rektor UIN Datokarama Palu, Lukman S Thahir mengatakan, mengenal baik Rektor UIN Alauddin, Hamdan Juhannis.
Menurutnya, rektor tersebut selama ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang luar biasa dalam memajukan kampus.
Di bawah kepemimpinannya, UIN Alauddin berhasil mencapai status sebagai universitas unggul di Sulawesi, dengan pencapaian signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan, termasuk melahirkan banyak guru besar.
Namun, kemunculan kasus uang palsu ini mengejutkan banyak pihak.
“Ini menunjukkan adanya ‘loss control management’ di beberapa lini, terutama dalam pengawasan unit-unit kampus,” terang Lukman kepada Eranesia.id di Palu, Kamis (19/12/2024).
Ia menilai, bahwa fokus berlebih pada penguatan kelembagaan dan SDM mungkin telah mengabaikan pengawasan operasional di level yang lebih teknis.
Lukman bilang, pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab wakil rektor tidak berjalan optimal.
“Misalnya, perpustakaan atau unit lainnya yang terkait langsung dengan wakil rektor bidang akademik seharusnya dipantau lebih ketat. Jika tidak, kejadian seperti ini bisa lolos dari pengawasan,” sebutnya.
Lukman juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang terbuka dan kolaboratif.
“Kampus membutuhkan sistem manajemen yang melibatkan seluruh elemen, dari pimpinan tertinggi hingga unit-unit terkecil, agar potensi masalah seperti radikalisme, terorisme, pelecehan seksual, atau bahkan kasus seperti uang palsu dapat terdeteksi sejak dini,” ungkapnya.
Peringatan dan Solusi
Kasus ini, meskipun menjadi musibah bagi kampus, memberikan pelajaran penting bagi seluruh pengelola perguruan tinggi.
“Tugas dan fungsi (tufoksi) masing-masing pejabat kampus harus diperkuat. Jangan sampai menunggu masalah besar terjadi baru kita bergerak,” kata Lukman.
Oleh karena itu, ia juga mengingatkan bahwa kejadian ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan rektor. Ada kemungkinan keterlibatan oknum tertentu yang memanfaatkan kelemahan sistem di UIN Alauddin.
“Ini menjadi peringatan bagi seluruh PTKIN di Indonesia. Pengelolaan kampus harus dilakukan secara kolektif dengan sistem yang terbuka, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Sebagai langkah perbaikan, Lukman mengusulkan penguatan pengawasan, penerapan sistem peringatan dini (early warning system), dan peningkatan koordinasi antarunit kampus.
Ia pun berharap rektor UIN Alauddin diberi kesempatan untuk memperbaiki situasi ini, mengingat rekam jejaknya yang positif selama memimpin UIN Alauddin.
“Kepemimpinan yang terbuka sangat penting. Semua pihak harus merasa memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kampus sebagai tempat yang aman, bersih dari masalah, dan kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan,” pungkas Lukman. MUH
