GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus menjadi solusi nyata bagi masyarakat, bukan sekadar dokumen teoritis.
Ia menyoroti tantangan utama yang masih daerah hadapi, seperti kemiskinan, pengangguran, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya akses pendidikan dan kesehatan.
“Kami mengusung visi Sulteng Nambaso untuk memastikan pembangunan yang maju di semua sektor,” terang Anwar saat rapat penyusunan RPJMD di kantor Gubernur Sulteng, Sabtu (8/3/2025).
Di bidang pendidikan, pemerintah akan memberikan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan siswa berprestasi.
Di sektor kesehatan, layanan medis akan lebih inklusif, di mana masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan perawatan tanpa terkendala administrasi BPJS.
Pemerintah juga berkomitmen menekan inflasi dengan menstabilkan harga bahan pokok, memperbaiki akses telekomunikasi di daerah terpencil, serta memperkuat nilai budaya lokal dalam tata kelola pemerintahan.
Wakil Gubernur, Reny A Lamadjido, menyebutkan pentingnya pemerataan layanan kesehatan dan teknologi komunikasi.
“Saya ingin memastikan bahwa masyarakat pelosok bisa mendapatkan layanan medis yang memadai serta akses telekomunikasi yang layak,” tegasnya.
Pemerintah akan menyusun RPJMD ini berbasis data dan kondisi riil di lapangan. Kepala Bappeda Sulteng, Christina Shandra Tobondo, menambakan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Agar program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
Pemerintah menargetkan rancangan awal RPJMD masuk ke DPRD pada 17 Maret 2025, setelah melalui konsultasi publik untuk menyerap aspirasi masyarakat. *TAU/MUH
