PEMERINTAH Sulawesi Tengah membentuk Satgas Penyelesaian Konflik Agraria, Selasa (18/3/2025). Tim ini langsung menggelar rapat maraton untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria di pelbagai daerah.
Sejumlah wilayah seperti Kabupaten Morowali Utara, Morowali, Poso, Tolitoli, Buol, dan Donggala menjadi fokus utama.
Konflik agraria di daerah tersebut mulai diurai dan akan diselesaikan secara bertahap.
Koordinator Satgas, Eva Bande, menjelaskan bahwa tugas utama tim ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis konflik agraria yang masih terjadi.
“Satgas ini akan mengintegrasikan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan redistribusi lahan, yang selaras dengan kebijakan Reforma Agraria,” terangnya dalam siaran pers yang Eranesia.id terima.
Ia menegaskan, bahwa pembentukan satgas ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam menciptakan keadilan agraria dan mengurangi ketimpangan sosial di Sulteng.
Menurutnya, satgas ini akan melakukan verifikasi lapangan dan redistribusi lahan untuk mengatasi konflik yang sudah berlangsung lama.
“Kasus konflik agraria masih marak terjadi, dan selama ini penyelesaiannya jauh dari harapan masyarakat. Beruntung, di pemerintahan Anwar Hafid, komitmen politik ini akhirnya diwujudkan dengan pembentukan satgas,” ungkap Eva.
Eva menyebutkan, bahwa investasi di Sulteng tidak boleh lagi mengabaikan nilai-nilai sosial dan hak asasi manusia (HAM).
“Kita harus memastikan bisnis yang berjalan sesuai aturan, baik secara administratif maupun regulasi. Ini penting agar Sulteng lebih adil dan berdaulat atas sumber dayanya,” tandas Eva.
Sementara itu, Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, menekankan bahwa konflik agraria berdampak luas.
“Mulai dari kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, ketegangan sosial, hingga pelanggaran hak asasi manusia,” tutupnya. *TAU/MUH
