MENTERI Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto, menyoroti sistem pengadaan makanan bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Ia meminta jajarannya segera mengevaluasi dan memperbaiki sistem tersebut.
Melalui akun Instagram @agusandrianto.id, Sabtu (17/5/2025) lalu, Agus menjelaskan bahwa selama ini pengadaan bahan makanan (bama) napi hanya bergantung pada APBN.
Padahal, pemerintah sedang mendorong program ketahanan pangan, dan setiap lapas wajib memanfaatkan lahan untuk bertani, beternak, atau membudidayakan ikan.
Agus meminta lapas menyerap hasil pertanian dan peternakan warga binaan sebagai bahan baku makanan. Ia juga mengubah sistem pengadaan bama dari terpusat menjadi desentralisasi.
“Mulai tahun ini, saya minta pengadaan bama dialihkan ke daerah. Evaluasi semua kontrak agar sesuai dengan kebijakan ini,” tegasnya dalam siaran pers yang Eranesia.id terima, Senin (19/5/2025).
Agus juga mewajibkan penyedia bama menyerap minimal 5 % hasil program ketahanan pangan yang dikelola napi di lapas.
“Semua kantin dan penyedia bama harus membeli 5 % hasil dari program pembinaan napi. Kalau tidak, cabut saja kontraknya,” tegasnya.
Agus menilai banyak penyedia bama menang tender dengan cara curang dan tidak memenuhi kualitas layanan. Praktik monopoli, menurutnya, masih terjadi di beberapa lapas.
“Banyak penyedia menang dengan akal-akalan. Mereka abaikan kualitas makanan dan hanya kejar untung,” ujarnya.
Agus meminta kepala lapas dan rutan memperketat pengawasan penyedia makanan dan melaporkannya secara bertahap ke tingkat pusat.
Ia menyebut Keputusan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 sebagai dasar transformasi sistem makanan napi.
“Gunakan keputusan ini untuk memberantas monopoli dan mengelola bama dengan maksimal,” ungkapnya.
Agus juga mengingatkan pentingnya sarana dan prasarana yang higienis agar kualitas makanan tetap terjaga. Tim di lapangan harus menilai penyedia setiap hari dan melaporkannya secara rutin.
“Sistem ini bertujuan menurunkan angka sakit dan kematian napi, serta mencegah gangguan keamanan di lapas,” jelasnya.
Agus juga meminta jajaran lapas melibatkan UMKM sekitar dalam lelang pengadaan bama.
“Undang pengusaha lokal ikut lelang. Jangan biarkan monopoli terus terjadi,” tegasnya.
Agus berharap langkah ini memperkuat ketahanan pangan dan menggerakkan ekonomi lokal.
“Lapas harus berdampak bagi lingkungan sekitarnya. Ini bagian dari strategi nasional dan program prioritas Presiden,” pungkasnya. *MUH
