WAKIL Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Palu untuk mengintegrasikan isu gender dalam dokumen perencanaan pembangunan, khususnya RPJMD dan Renstra perangkat daerah tahun 2025–2030.
Imelda menyampaikan hal itu saat membuka kegiatan Review Awal RPJMD dan Penguatan Integrasi Gender di Hotel Best Western Coco Palu, Senin (16/6/2025).
Kegiatan ini melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Pemerintah Kota Palu, dan UN Women melalui Project BERANI II.
“Integrasi gender dalam RPJMD menjadi langkah strategis agar pembangunan di Kota Palu lebih inklusif, adil, dan menjangkau seluruh kelompok, khususnya perempuan dan kelompok rentan,” ujar Imelda.
Ia menyoroti rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD yang masih stagnan di angka 11%, serta ketimpangan jumlah tenaga kerja perempuan di sektor publik dan swasta.
Pemerintah Kota Palu menargetkan penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) hingga 0,14% pada akhir RPJMD 2030.
Imelda juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk menjadikan pengarusutamaan gender sebagai pendekatan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan.
Dirinya meminta, setiap sektor memperkuat koordinasi lintas lembaga agar kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Isu gender perlu kita petakan berdasarkan konteks lokal. Kita juga harus menyusun solusi berbasis data yang sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan ini melibatkan pejabat OPD Kota Palu, perwakilan kementerian, LSM, akademisi, serta mitra pembangunan yang fokus pada isu kesetaraan gender dan inklusi sosial. *TAU/MUH
