KOMISI V DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses ke Sulawesi Tengah (19-23 Juni 2025), fokus meninjau infrastruktur dan transportasi strategis.
Rangkaian kegiatan dimulai dengan kunjungan ke Pelabuhan Pantoloan dan Jembatan IV Palu, lalu melanjutkan pertemuan di Kantor Gubernur Sulteng.
Gubernur Sulteng, Anwar Hafid dan Wakil Gubernur, Reny A Lamadjido memimpin rapat yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Palu, para bupati, wakil bupati, serta jajaran kementerian teknis dan perwakilan BUMN.
Anwar menyampaikan, terima kasih atas perhatian Komisi V DPR RI. Ia menyebut kunjungan tersebut sebagai keberkahan sekaligus momentum strategis menyuarakan kebutuhan pembangunan daerah.
“Kehadiran Komisi V di sini bukan hanya membawa perhatian, tapi juga harapan. Sulteng ini memiliki potensi luar biasa, tapi juga tantangan berat. Jalan nasional kami termasuk terpanjang di Indonesia, namun anggaran pemeliharaan sangat terbatas. Beberapa ruas, seperti yang mengarah ke wilayah utara berbatasan dengan Gorontalo, sangat membutuhkan penanganan segera,” ungkapnya.
Anwar juga menyoroti infrastruktur yang belum berfungsi maksimal, seperti Pelabuhan Penumpang Donggala yang pengoperasiannya tertunda karena kendala sosial, serta pelabuhan di Banggai Kepulauan yang sangat mendukung konektivitas antarwilayah kepulauan. Ia berharap dukungan pusat bisa mempercepat penyelesaian persoalan ini.
Terkait transportasi udara, Anwar mengusulkan peningkatan status Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu menjadi bandara internasional atau minimal pusat logistik kawasan industri.
Menurutnya, lebih dari 30.000 tenaga kerja asing saat ini bekerja di kawasan industri Morowali dan sekitarnya, namun penerbangan internasional masih melalui Manado dan Makassar.
“Bandara kita sudah layak, dan keberadaan kawasan industri serta aktivitas ekspor menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah pantas punya pintu internasional sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi penonton di rumah sendiri,” tegasnya.
Anwar juga memaparkan masih ada ratusan keluarga korban bencana 2018 yang masih tinggal di hunian sementara (huntara), terutama di Palu, Donggala, dan Sigi. Pemprov dan pemda sedang menyiapkan lahan, namun membutuhkan dukungan anggaran pusat agar relokasi tuntas paling lambat tahun 2026.
Selain itu, ia memaparkan inisiatif kolaborasi dengan pihak industri untuk memperbaiki jalan nasional yang kendaraan operasional perusahaan besar lalui. Skema kerja sama dengan PT IMIP telah berjalan.
“Jika industri ikut andil memperbaiki infrastruktur yang mereka manfaatkan, maka pemerintah bisa lebih fokus menangani wilayah lain yang juga sangat butuh perhatian,” ujarnya.
Sulteng Prioritas Nasional
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kunjungan Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyatakan Sulteng prioritas nasional. Ia menegaskan, Komisi V akan membawa dan memperjuangkan seluruh aspirasi yang Anwar sampaikan.
“Sulteng ini bukan hanya luas secara geografis, tapi juga kaya secara potensi. Baik itu sektor industri, pariwisata, transportasi, hingga pangan. Kunjungan kami ke sini bukan seremonial, tapi bentuk keseriusan kami untuk mengawal langsung kebutuhan daerah,” tegas Iwan.
Iwan juga menyampaikan bahwa aspirasi gubernur akan ditindaklanjuti dalam pembahasan anggaran, pengawasan program strategis, dan penguatan sinergi dengan kementerian terkait.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri jajaran Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, BMKG, Basarnas, PT Pelindo, PT Waskita Karya, dan PT Angkasa Pura, serta tenaga ahli dan staf sekretariat Komisi V DPR RI.
Menutup pertemuan, Anwar kembali menegaskan bahwa Sulteng ingin terlibat dalam visi besar pembangunan nasional.
“Kami adalah provinsi dengan kekayaan alam dan SDM yang besar. Tapi jika pusat dan daerah tidak berjalan beriringan, maka potensi itu akan jadi beban. Kami ingin bangkit bersama. Sulteng siap jadi episentrum pertumbuhan di Indonesia Timur,” pungkasnya. *TAU/MUH
