KABAR gembira untuk warga berpenghasilan rendah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) membebaskan iuran sampah untuk 62.538 kepala keluarga (KK) sebagai bagian dari program pengurangan beban ekonomi dan peningkatan kebersihan lingkungan.
Program pembebasan retribusi sampah ini menjadi salah satu janji politik Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham.
Pemkot menargetkan program ini berjalan penuh mulai akhir Juli 2025, setelah uji coba di beberapa kecamatan selesai.
Kepala DLH Kota Makassar, Helmy Budiman, menyebut data penerima manfaat sudah final. Sebanyak 62.538 KK di 14 kecamatan masuk daftar calon penerima pembebasan iuran.
“Kami sudah memvalidasi data sesuai kriteria, yaitu rumah tangga dengan daya listrik subsidi 450 VA hingga 900 VA, serta masyarakat miskin dan rentan miskin. Data berbasis pemilik meteran listrik agar tepat sasaran,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Eranesia.id, Senin (7/7/2025).
Helmy menegaskan, jika satu rumah dihuni beberapa keluarga, hanya satu keluarga berhak menerima, yakni pemilik meteran listrik. DLH menargetkan program ini berjalan 100% pada akhir Juli 2025.
“Perwali Nomor 13 Tahun 2025 menjadi dasar hukum pelaksanaan pembebasan iuran sampah. Kami juga menyiapkan Perwali tata cara pelaksanaan agar lebih kuat secara regulasi,” tambahnya.
Pemkot resmi meluncurkan tahapan implementasi Perwali 13/2025 pada 29 Juni 2025. DLH kini menyusun jadwal rapat koordinasi lanjutan untuk mematangkan data dan teknis pelaksanaan, termasuk wilayah kepulauan yang pendataannya masih berlangsung.
Selain pembebasan retribusi sampah, DLH Makassar menggencarkan dua program prioritas. Pertama gerakan Jumat bersih dan kedua program bebas sampah plastik di lingkungan perkantoran Pemkot Makassar.
“Kami berharap seluruh program ini memperkuat budaya bersih di Kota Makassar,” tandas Helmy. *ICC/MUH
