GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.
Ia menyampaikan hal ini saat membuka Sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi yang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (8/7/2025).
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana, Wakil Gubernur Sulteng, Reny A Lamadjido, dan jajaran pejabat Pemprov Sulteng turut hadir dalam kegiatan tersebut.
KPK juga menggelar penandatanganan prasasti Tempat Uji Kompetensi (TUK) Antikorupsi “Manoro” di BPSDMD Sulteng.
Anwar menekankan, pentingnya integritas sebagai fondasi utama dari sembilan program unggulan Berani (Bersama Anwar-Reny), khususnya poin kesembilan Berani Berintegritas.
“Tanpa integritas, delapan program lainnya tidak akan berjalan maksimal. Keberhasilan pembangunan bergantung pada aparatur yang jujur dan bersih,” ujarnya.
Anwar menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai Bupati Morowali, ketika ia rutin berkonsultasi dengan KPK untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai aturan.
“Saya tidak pernah menghindari KPK. Justru saya menganggap KPK sebagai mitra penguatan pemerintahan. Saya pernah meminta pendampingan langsung saat menangani bantuan bencana agar tetap sesuai prosedur,” jelasnya.
Tolak Jual Beli Jabatan dan Praktik Gratifikasi
Anwar menolak keras praktik jual beli jabatan dan intervensi dari tim sukses. Ia juga mengingatkan bahwa praktik gratifikasi, meski tampak sepele, bisa menjadi awal penyimpangan.
“Saya sudah melarang sejak awal. Jangan coba-coba beli jabatan, apalagi lewat istri saya. Saya juga membatasi akses ke rumah jabatan pada malam hari, kecuali untuk urusan dinas,” tegasnya.
Anwar terus mendorong setiap OPD mengaktifkan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), meningkatkan pelaporan gratifikasi, dan mengikuti Survei Penilaian Integritas (SPI) yang KPK selenggarakan.
Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya integritas melalui pendekatan religius dan moral.
“ASN harus takut pada dua hal: Tuhan dan hukum. Salat tepat waktu, misalnya, mencerminkan kedisiplinan dan integritas,” ungkap Anwar.
Politisi Demokrat itu menjelaskan, Pemprov Sulteng kini fokus mempercepat digitalisasi pemerintahan dan memperbaiki layanan publik yang pasti dan transparan.
“Masyarakat butuh kepastian: kapan selesai, berapa biayanya, dan apa syaratnya. Pelayanan publik bukan soal cepat, tapi soal pasti. Kalau tidak mampu satu jam, jangan janji satu jam. Jangan beri celah untuk korupsi kecil-kecilan,” paparnya.
Anwar berharap, kehadiran KPK bisa memperkuat etika birokrasi dan mempercepat pencegahan korupsi secara sistematis.
“Kita memang bukan malaikat, tapi jangan jadi setan. Kalau kita taat aturan dan menjaga integritas, insyaAllah kita selamat dan bermanfaat untuk rakyat,” tandasnya. ADV/TAU/MUH
