PEMERINTAH Kota Makassar terus memperkuat komitmen menjaga kebersihan dan mengelola lingkungan secara menyeluruh sebagai langkah strategis menuju penghargaan Adipura 2025.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan hal ini saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis bersama jajaran SKPD dan Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi-Maluku (Pusdal LH SUMA), Azri Rasul, di Balai Kota Makassar.
Munafri menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengelola kebersihan kota dari hulu hingga hilir secara sistematis dan berkelanjutan. Ia menyebut bahwa pengelolaan lingkungan bukan tugas satu instansi saja, melainkan tanggung jawab kolektif dari pemerintah hingga masyarakat tingkat RT/RW.
“Adipura bukan sekadar seremoni. Ini pembuktian bahwa Makassar benar-benar bersih, sehat, dan tertata. Kita harus keluar dari pola kerja ego sektoral,” tegas Munafri di Makassar, Jumat (1/8/2025).
100.000 Biopori
Pemkot Makassar mengusung program unggulan “100.000 Biopori untuk Makassar” untuk meningkatkan daya serap air dan mengurangi limbah organik di sumbernya.
Setiap RT harus membuat biopori, mengelola eco enzyme, membangun unit proses pengolahan sampah, dan membudidayakan maggot sebagai solusi limbah organik.
Pemkot Makassar juga mendorong pertumbuhan bank sampah dan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) di seluruh kecamatan. Petugas penyapu jalan ikut merawat biopori, terutama di jalur utama kota.
Selain fokus pada sampah dan kebersihan, Pemkot Makassar menata taman kota melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
Beberapa taman telah mencapai tahap akhir kesepakatan dan siap menjalani proses desain ulang tahun ini. Munafri menegaskan pentingnya sistem pengawasan yang terintegrasi dalam pengelolaan taman.
“Kami juga akan membenahi pedestrian. Ke depan, kendaraan harus menyesuaikan dengan hak pejalan kaki, bukan sebaliknya,” ujarnya.
Kepala Pusdal LH SUMA, Azri Rasul, memaparkan skema penilaian lingkungan dalam program Adipura. Fokusnya pada pengelolaan sampah secara mandiri di tiga tahapan: hulu (sumber), tengah (pengumpulan), dan hilir (pengolahan akhir).
Azri menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di sumber oleh rumah tangga, pelaku usaha, sekolah, hingga kawasan industri berperan penting dalam mengurangi beban TPA.
Pihaknya kini mendorong sistem pengelolaan mandiri di berbagai kawasan industri di Makassar yang mengikuti program Proper (Peringkat Kinerja Perusahaan) dari KLHK.
Sebagai langkah konkret, Pusdal LH SUMA membentuk tim identifikasi yang bekerja sama dengan seluruh kecamatan untuk menginventarisasi pengelolaan sampah di lapangan.
Tim ini menghimpun data untuk menghitung capaian pengelolaan mandiri sebagai indikator utama dalam penilaian Adipura.
“Target nasionalnya 51,2% sampah harus dikelola langsung di sumber. Baik melalui kompos rumah tangga, maggot, bank sampah, maupun TPS3R,” jelas Azri.
Ia juga menegaskan pentingnya pelaporan dan dokumentasi program seperti eco enzyme, maggot farming, dan sistem e-Proses di sekolah atau perkantoran sebagai bagian dari evaluasi nasional.
Rapat koordinasi ini membuka jalan penyusunan strategi kebersihan kota yang lebih terukur. Dengan dukungan dari pemerintah pusat dan partisipasi aktif masyarakat, Pemkot Makassar optimistis menjadi kota percontohan dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang berdampak nyata bagi warga.
“Kebersihan bukan cuma urusan DLH atau Wali Kota. Ini tugas bersama. Kalau kita kompak, Makassar pasti bisa lebih bersih dan berdaya,” tambah Munafri.
