EkonomiRegional

PAD Sulteng Bisa Naik Jika Tata Kelola Tambang Dibenahi

×

PAD Sulteng Bisa Naik Jika Tata Kelola Tambang Dibenahi

Sebarkan artikel ini
Gubernur Sulteng, Anwar Hafid. Dok: Biro Adpim Pemprov Sulteng

GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menilai provinsi yang dipimpinnya memiliki potensi besar dari nikel, emas, hingga tembaga. Namun, menurutnya, kekayaan itu belum sepenuhnya memberi dampak signifikan bagi daerah.

“Sulawesi Tengah ini provinsi kaya. Potensi nikel, emas, dan tembaga begitu besar. Tetapi kontribusinya terhadap PAD masih jauh dari harapan. Kami berharap, di era Pak Menteri ESDM, ada kebijakan yang benar-benar berpihak agar hasil tambang memberi berkah lebih besar bagi masyarakat Sulteng,” terang Anwar saat menghadiri Musda XI Partai Golkar yang dihadiri Ketum Golkar sekaligus Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia di Sriti Convention Hall Palu, Minggu (24/8/2025)

Anwar memaparkan, dengan APBD sekitar Rp5,5 triliun dan PAD Rp2,5 triliun, Sulteng masih bisa mendapat tambahan minimal Rp2 triliun bila tata kelola tambang dibenahi.

Menanggapi hal itu, Bahlil Lahadalia mengakui masih ada persoalan struktural dalam pengelolaan izin tambang. 

Menurutnya, banyak izin usaha pertambangan dikuasai perusahaan besar di Jakarta, sementara masyarakat lokal hanya jadi penonton.

“Ini tidak adil. Barang milik daerah, tapi yang pegang izin kebanyakan orang Jakarta. Karena itu kita ubah Undang-Undang Minerba. Saya ingin mengembalikan orang daerah menjadi tuan di negeri sendiri. Koperasi, UMKM, dan BUMD kita prioritaskan tanpa harus ribet dengan tender panjang,” tegas Bahlil.

Dirinya juga menyinggung soal perbedaan izin antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian. 

Dirinya menyebut izin dari ESDM memberi setoran optimal ke PAD, sementara izin industri dari Kemenperin justru minim kontribusi.

“Kalau masalah ini kita selesaikan, potensi PAD Sulteng bisa bertambah Rp2 triliun. Dengan tambahan itu, fiskal daerah akan cukup kuat untuk membangun Sulteng lebih maju,” ujarnya.

Bahlil menjelaskan, pemerintah pusat kini mendorong hilirisasi agar nilai tambah tambang tak hanya dinikmati di luar daerah. 

Menurutnya, Presiden RI, Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan Pasal 33 UUD 1945 secara konsekuen.

“Dan Golkar siap menjadi garda terdepan untuk memastikan sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” tandasnya. *DIA/MUH