KANTOR Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sulawesi Tengah mencatat, inflasi di provinsi itu menempati peringkat kedua tertinggi nasional pada Agustus 2025.
“Agustus sudah masuk dua besar. Kita hanya kalah dari Sumatera Utara,” terang Kepala KPwBI Sulteng, Muhammad Irfan Sukarna dalam siaran pers yang Eranesia.id terima, Kamis (4/9/2025).
Inflasi Sulteng tahun kalender 2025 mencapai 3,62 persen, melampaui target nasional sebesar 3,5 persen.
Sementara inflasi tahunan Agustus 2025 terhadap Agustus 2024 tercatat 4,02 persen.
Pergerakan inflasi Sulteng terus naik dalam tiga bulan terakhir. Juni 2025 sebesar 2,47 persen (peringkat 9 nasional), Juli naik menjadi 3,69 persen (peringkat 4), dan Agustus tembus 4,02 persen (peringkat 2).
“Kalau di sekolah, rangking naik itu bagus. Tapi kalau inflasi, justru lebih baik kalau tidak masuk rangking,” tandas Irfan.
Menanggapi kondisi itu, Pemprov Sulteng menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Rakor yang digelar secara hibrid ini dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, perwakilan BI, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, TNI/Polri, Kejaksaan, serta kepala daerah dari 13 kabupaten/kota.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan agar daerah dengan inflasi di atas 3,5 persen segera mengambil langkah pengendalian.
“Inflasi kita jaga di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen, artinya paling rendah 1,5 persen dan paling tinggi 3,5 persen,” kata Tito usai Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Pemerintah pusat akan melakukan intervensi melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog. Fokus utama pada komoditas penyumbang inflasi besar, seperti bawang merah dan beras.
Saat ini, pemerintah menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan harga beras agar tetap terkendali.
Rilis | Editor : Muh Taufan
