PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah terus memperkuat pembangunan berkelanjutan melalui skema Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologis (TAPE). Tahun ini, 13 daerah di Sulteng menerima insentif pendanaan ekologis senilai total Rp1,5 miliar.
Dari jumlah tersebut, 11 kabupaten/kota masing-masing menerima Rp100 juta, sedangkan Kabupaten Buol dan Tojo Unauna mendapat alokasi lebih besar, yaitu Rp200 juta.
Keduanya meraih nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tertinggi di antara daerah penerima lainnya.
Meski demikian, beberapa daerah menilai bantuan tersebut masih terbatas.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli, Mukti mengatakan, anggaran yang diterima belum mampu menjawab seluruh persoalan lingkungan di daerah.
“Anggaran yang diberikan masih sangat terbatas. Masalah utama yang sering kami hadapi adalah sampah. Namun, bantuan yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya di Sriti Convention Hall Palu, Senin (3/11/2025).
Permasalahan pengelolaan sampah menjadi tantangan terbesar, sementara dukungan pendanaan ekologis belum sepenuhnya mampu mengatasinya.
Menanggapi hal tersebut, Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Sulteng, Subhan Basir menjelaskan, keterbatasan fiskal daerah masih menjadi kendala utama dalam memperbesar alokasi bantuan ekologis.
“Fiskal daerah kita memang terbatas. Namun, kami terus berupaya agar alokasi TAPE tahun depan bisa lebih besar dari tahun ini,” katanya.
Subhan menambahkan, bahwa tujuan utama TAPE bukan semata besarnya dana.
“Melainkan stimulus bagi pemerintah kabupaten/kota agar lebih serius menjalankan program pelestarian lingkungan,” tandasnya.
Dengan meningkatnya perhatian terhadap isu ekologis, pemerintah berharap kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Sulteng dapat terus membaik dari waktu ke waktu.
Penulis : Rusdia | Editor : Muh Taufan
