KEPALA Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Assoc Profesor Supardi, menekankan pentingnya pencegahan korupsi yang sistematis dan berkelanjutan.
Selain itu, ia menyoroti sektor strategis seperti kepelabuhanan, yang vital bagi pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik nasional.
Supardi menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4. Kegiatan ini digelar untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Balikpapan, Senin (15/12/2025).
FGD dihadiri Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis, jajaran manajemen Pelindo Group Kalimantan Timur, dan stakeholder strategis wilayah ini.
Supardi menegaskan, perusahaan harus memperkuat sistem dan budaya organisasi untuk mencegah korupsi.
Ia menyebut transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan aturan sebagai kunci utama.
“Kejaksaan tidak hanya menindak pelanggaran. Kami juga memberi pendampingan hukum dan edukasi untuk mencegah pelanggaran,” ujar Supardi dalam siaran pers yang diterima Eranesia.id, Selasa (16/12/2025).
Selain itu, ia mengapresiasi Pelindo Regional 4 yang melibatkan Kejaksaan dan stakeholder lain dalam forum diskusi terbuka.
“Dengan demikian, BUMN dan aparat hukum harus bersinergi untuk meminimalkan pelanggaran dan memastikan kepastian hukum,” tambah Supardi.
Bukan Sekadar Seremonial
Sementara itu, Abdul Azis menegaskan peringatan Hakordia bukan sekadar seremonial.
Justru, momentum ini memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi Pelindo.
“Hari Anti Korupsi Sedunia mengingatkan kita bahwa integritas menjadi fondasi bisnis dan pelayanan kepelabuhanan. Oleh karena itu, Pelindo berkomitmen memperkuat tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Azis.
Azis menambahkan, Pelindo Regional 4 konsisten menjalankan kebijakan pencegahan korupsi.
Dengan kata lain, langkahnya meliputi penguatan pengendalian internal, manajemen risiko, kepatuhan regulasi, dan internalisasi budaya AKHLAK sebagai nilai inti BUMN.
“FGD ini menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kesadaran risiko. Dengan tujuan ini, kita memperkuat sinergi Pelindo dengan aparat hukum dan menciptakan ekosistem kepelabuhanan berintegritas,” tambah Azis.
Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 4, Erisanty, memandu FGD dengan format dialog interaktif yang mendorong keterbukaan dan refleksi.
Selanjutnya, peserta membahas tantangan pencegahan korupsi, peran kepemimpinan, dan optimalisasi sistem pengawasan untuk mitigasi risiko.
Pelindo Regional 4 berharap seluruh insan Pelindo dan stakeholder memahami peran masing-masing dalam mencegah korupsi.
Lebih jauh, mereka ingin memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan layanan kepelabuhanan profesional, berdaya saing, dan berintegritas.
Rilis | Editor : Muh Taufan
