PEMERINTAH pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyetujui tujuh lokasi baru pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Sulawesi Selatan (Sulsel). Dinas Sosial Sulsel menyebut, anggaran tiap bangunan bisa mencapai Rp200 miliar.
Sebelumnya, sembilan lokasi SR telah disetujui dan saat ini sedang dibangun. Pembangunan tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026.
Untuk tahun ini, tujuh lokasi baru berada di Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Selayar, Pangkep, Toraja Utara, dan Enrekang.
“Alhamdulillah, tujuh kabupaten sudah disetujui, tapi ada beberapa catatan yang harus dilengkapi,” kata Kepala Satker Prasarana Strategis Sulsel Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU, Iwan dikutip dari Kompas.com, Kamis (15/1/2026).
Ia menjelaskan, tujuh lokasi telah melewati proses verifikasi lahan. Namun, satu lokasi di Kabupaten Bulukumba belum mendapat persetujuan karena status lahannya belum clean and clear.
Beberapa lokasi juga masih harus melalui evaluasi lanjutan. “Contohnya di Toraja Utara, ada bekas bangunan rumah sakit. Kami masih harus memastikan struktur bangunan bisa dipakai untuk Sekolah Rakyat atau tidak,” ujar Iwan.
Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal, menambahkan seluruh kabupaten/kota sudah mengusulkan lokasi, kecuali Kota Makassar yang disiapkan Pemprov.
Ia menekankan, lahan yang diajukan harus memiliki bukti hukum sah dan tidak bersengketa.
“Tidak boleh hanya komitmen lisan. Harus ada dokumen resmi dan pernyataan pejabat daerah. Lahan juga tidak boleh merupakan tanah produktif atau pertanian berkelanjutan, agar tidak bertabrakan dengan program nasional swasembada pangan,” jelas Malik.
Rata-rata luas lahan sekitar 7,4 hektar, namun ada daerah seperti Sidrap yang menyiapkan lahan 10 hektar.
“Karena luasnya lebih besar dan dilengkapi fasilitas tambahan seperti lapangan sepak bola, anggaran di Sidrap mencapai Rp250 miliar per bangunan,” pungkas Malik.
Sumber : Kompas.com | Editor : Muh Taufan
