DINAS Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu mencatat peningkatan signifikan penerimaan retribusi sampah setiap tahun. Pada 2025, DLH membukukan penerimaan lebih dari Rp14 miliar, meski belum mencapai target Rp15 miliar.
Sekretaris DLH Kota Palu, Ibnumundzir, menyebut capaian tersebut menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif.
Ia menjelaskan, bahwa realisasi retribusi sampah pada 2024 mencapai sekitar Rp10 miliar. Pada 2023, penerimaan berada di kisaran Rp7 miliar, sedangkan pada 2022 hanya sekitar Rp5 miliar.
“Kalau kita lihat, trennya sudah naik cukup signifikan,” terang Ibnumundzir kepada sejumlah jurnalis di Palu, Rabu (28/1/2026).
Meski target 2025 belum tercapai sepenuhnya, DLH Kota Palu tetap optimistis. Pada 2026, Pemkot Palu kembali menaikkan target penerimaan retribusi sampah menjadi Rp16 miliar.
Ibnumundzir mengungkapkan, peningkatan kualitas pelayanan menjadi strategi utama untuk mencapai target tersebut.
Menurutnya, pelayanan yang baik akan mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi.
“Semakin baik pelayanan, semakin besar peluang peningkatan retribusi,” sebutnya.
Selain peningkatan layanan, DLH Kota Palu juga mengembangkan sistem penagihan retribusi berbasis digital.
Sistem ini memungkinkan penagihan dilakukan melalui telepon genggam, termasuk pengiriman notifikasi atau pesan singkat kepada wajib retribusi yang belum melakukan pembayaran.
“Penagihan nantinya melalui HP. Kami menyiapkan sistem pesan singkat bagi wajib retribusi yang belum membayar,” katanya.
Untuk mendukung penerapan sistem tersebut, DLH terus melakukan pembenahan data. Pembenahan ini mencakup pelengkapan database nomor handphone wajib retribusi agar terintegrasi dengan sistem penagihan, tunggakan, dan informasi layanan lainnya.
Ibnumundzir menilai, tren peningkatan retribusi sejak 2023 hingga 2025 menjadi modal optimisme ke depan.
Namun, ia mengakui, DLH masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan armada pengangkut sampah.
“Saat ini kami memiliki 70 armada dari kebutuhan 97 unit. Artinya, masih dibutuhkan sekitar 22 armada lagi. Kami terus membangun komunikasi dengan DPR dan pihak terkait, termasuk menjajaki pendanaan melalui program CSR,” tandas Ibnumundzir.
Penulis : Rusdia | Editor : Muh Taufan
