BADAN Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah memperkuat kualitas pelayanan publik dengan menerapkan Standar Pelayanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST). BPS memberikan layanan statistik secara langsung dan tidak langsung.
BPS menggunakan standar pelayanan sebagai tolak ukur setiap layanan statistik dan mengevaluasi secara berkala sesuai kemampuan penyelenggara, kebutuhan pengguna, dan kondisi lingkungan.
Pada Tahun 2026, BPS Sulteng mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengevaluasi standar pelayanan dan menjaring masukan masyarakat.
Pelaksana Harian Kepala BPS Sulteng, Imron Taufik J Musa, menyebut FGD sebagai metode pengumpulan informasi yang lebih mendalam dibanding survei atau sensus.
“FGD tidak membatasi peserta dengan pertanyaan tertutup. Kami membuka ruang masukan terkait pelayanan statistik dan keterbukaan informasi publik,” ujar Imron saat membuka FGD Standar Pelayanan Publik di kantor BPS Sulteng, Rabu (11/2/2026).
Ia menegaskan, seluruh BPS di Indonesia wajib mengadakan FGD karena BPS merupakan lembaga vertikal pemerintah pusat.
Kegiatan ini juga memperkuat sinergi BPS dengan pemerintah daerah dalam kerangka Satu Data Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.
“BPS membina data nasional, sementara pemerintah daerah menetapkan wali data melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik,” ungkap Imron.
BPS Sulteng meminta masukan terkait pengembangan layanan statistik, termasuk rencana membentuk Badan Pelayanan Statistik Terpadu (BPST). Saat ini, BPS mengelola Pusat Pelayanan Statistik Terpadu yang dilengkapi perpustakaan statistik.
Imron menilai, masukan publik penting untuk menyusun standar pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
“BPS Sulteng memperoleh sertifikasi ISO Manajemen Mutu. Kami meninjau sertifikasi itu setiap tahun,” ujarnya.
FGD juga menjadi sarana sosialisasi standar pelayanan publik BPS Sulteng dan melibatkan peserta dari instansi pemerintah, akademisi, mahasiswa, pelaku usaha, jurnalis, dan lembaga swadaya masyarakat.
BPS menargetkan peningkatan kualitas layanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kami berharap diskusi ini menghasilkan masukan yang memperkuat pelayanan publik BPS,” tandas Imron.
Penulis : Taufan Bustan | Editor : Taufan Bustan
