EkonomiRegional

Investasi Batu Gamping PT DJM Jadi Harapan Baru Desa Laroue

×

Investasi Batu Gamping PT DJM Jadi Harapan Baru Desa Laroue

Sebarkan artikel ini
SIAP BEROPERASI. Alat berat PT Denmar Jaya Mandiri (DJM) telah disiapkan untuk beroperasi mengelola batu gamping di Desa Laroue, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Foto: PT DJM

PEMERINTAH dan masyarakat Desa Laroue mendukung beroperasinya PT Denmar Jaya Mandiri (DJM) perusahaan pengolahan batu gamping, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

“Kepala desa diinstruksikan membuka seluas-luasnya investasi untuk kemajuan ekonomi dan pengurangan pengangguran di desa,” terang Kepala Desa Laroue, Samirudin, Jumat (20/12/2024).

Ia menjelaskan, investasi kini menjadi prioritas negara dan merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Morowali. 

“Kami berterima kasih kepada pemerintah pusat dan daerah yang mendukung investasi di daerah, termasuk di pelosok, demi memajukan perekonomian,” ungkap Samirudin.

Menurutnya, 80% warga desa mendukung operasional PT DJM. Untuk menjaga keamanan dan menghindari konflik, pemerintah desa telah berkoordinasi dengan aparat hukum. 

“Hadirnya aparat hukum di desa membantu pemerintah menjaga ketertiban,” tegas Samirudin.

PT DJM mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari DPMPTSP Sulteng sejak 28 Agustus 2024, serta rekomendasi UKL/UPL dari DLH Sulteng.

Tokoh masyarakat Desa Laroue, Rasimin, menyebut perusahaan mulai beroperasi dengan mobilisasi alat berat ke lokasi tambang. 

Selanjutnya, PT DJM akan membangun pagar dan infrastruktur pengolahan dengan melibatkan masyarakat sekitar.

“Masyarakat juga mendukung dengan mengganti rugi lahan mereka, dari area tambang hingga dermaga pengangkutan,” katanya. 

Namun, Rasimin mengakui masih ada kelompok masyarakat yang menolak. 

“Perusahaan sudah berkali-kali berusaha berkomunikasi dengan kelompok ini, tapi belum berhasil,” ungkapnya.

Terkait kehadiran aparat hukum di desa, Rasimin menambahkan, langkah itu bertujuan meminimalkan konflik. 

“Para pekerja di perusahaan kerap mendapatkan intimidasi dari kelompok yang menolak keberadaan tambang,” tandasnya. ADV/KEI