OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025.
Indeks literasi keuangan mencapai 66,46%, sementara indeks inklusi keuangan naik signifikan ke angka 80,51%.
Kenaikan ini dibanding hasil survei 2024 yang mencatat indeks literasi 65,43% dan inklusi 75,02%.
Pengumuman disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, di Jakarta, Jumat (2/5/2025).
SNLIK 2025 merupakan kerja sama kedua antara OJK dan BPS. Survei ini menggunakan dua metode penghitungan.
Yakni, metode keberlanjutan dengan cakupan sektor jasa keuangan OJK dan Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP), serta metode cakupan DNKI yang menambahkan sektor seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, koperasi, hingga aset kripto.
Hasil Metode Cakupan DNKI menunjukkan indeks inklusi lebih tinggi, yakni 92,74%, sedangkan indeks literasi 66,64%.
“Namun, literasi dan inklusi keuangan syariah masih tertinggal, masing-masing hanya 43,42% dan 13,41%,” kata Friderica.
Profil Responden dan Temuan Utama
Survei dilakukan terhadap 10.800 responden berusia 15–79 tahun di 120 kota/kabupaten di seluruh Indonesia, menggunakan metode stratified multistage cluster sampling.
Beberapa temuan penting:
- Wilayah Perkotaan lebih unggul dibanding perdesaan. Di Metode Keberlanjutan, literasi perkotaan 70,89% vs 59,60 persen di desa.
- Laki-laki memiliki literasi lebih tinggi (67,32%) dibanding perempuan (65,58%). Namun inklusi hampir setara.
- Kelompok usia 18–35 tahun menjadi paling melek dan aktif secara finansial.
- Tingkat pendidikan berbanding lurus dengan literasi dan inklusi keuangan. Mereka yang tamat perguruan tinggi mencatat indeks tertinggi (literasi 90,63%; inklusi 99,10%).
- Pegawai/profesional, pensiunan, dan pengusaha mendominasi kelompok dengan indeks tertinggi.
- Sektor perbankan masih menjadi pilar utama literasi dan inklusi keuangan (65,50% dan 70,65%).
SNLIK juga mengidentifikasi kelompok masyarakat yang tertinggal, seperti perempuan, warga desa, usia muda dan lanjut, lulusan pendidikan dasar, serta kelompok pekerjaan informal dan tidak bekerja.
Strategi Lanjutan
OJK menegaskan, akan memperkuat program literasi dan inklusi khususnya pada segmen masyarakat yang tertinggal, termasuk keuangan syariah. Langkah ini sejalan dengan Peta Jalan Pengawasan 2023–2027, RPJMN 2025–2029, serta RPJPN 2025–2045.
“Data ini jadi panduan penting untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran agar kesejahteraan masyarakat makin merata,” tandas Friderica. *MUH
