OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Perekonomian meluncurkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) dalam Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025, Selasa (6/5), di Jakarta.
OJK menyusun IKAD sebagai alat untuk memetakan kondisi inklusi keuangan di daerah.
Indeks ini membantu pemerintah menyusun kebijakan yang tepat dan memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di 552 wilayah, 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Kepala Eksekutif OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan IKAD memberi gambaran menyeluruh tentang akses keuangan di Indonesia.
“Kami menyusun indeks ini untuk mendorong layanan keuangan yang merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Friderica meluncurkan IKAD bersama Deputi Bappenas Vivi Yulaswati, Direktur Kemendagri Yudia Ramli, dan Asisten Deputi Kemenko Perekonomian Erdiriyo.
OJK menilai inklusi keuangan sebagai kunci pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai RPJPN 2025–2045 dan visi Indonesia Emas 2045.
“IKAD menjadi jembatan antara data dan kebijakan untuk mendukung Asta Cita pemerintah,” tambah Friderica.
Penyusunan IKAD melibatkan akademisi dan lembaga riset serta mencerminkan karakteristik daerah.
Dengan semangat “Dengan IKAD, Kita Dapat Menyentuh yang Tak Terlihat”, OJK ingin menjangkau kelompok masyarakat yang sulit mengakses layanan keuangan.
Empat tujuan IKAD:
- Mendukung Asta Cita dan Indonesia Emas 2045 melalui sinergi daerah.
- Menyelaraskan strategi daerah dengan kebijakan nasional lewat RPJMD.
- Mengakselerasi Program Satu Rekening Satu Penduduk.
- Memantau efektivitas program TPAKD dan memberi data untuk kebijakan.
Saat ini, TPAKD telah menjalankan berbagai program inklusi keuangan di seluruh Indonesia. Mereka fokus pada kepemilikan dan penggunaan layanan keuangan, penguatan infrastruktur, dan peningkatan literasi keuangan sesuai kebutuhan daerah. *OJK/TAU/MUH
