PEMERINTAH menyiapkan anggaran besar senilai Rp300 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, anggaran itu akan mendukung tiga skema KUR yang tetap berjalan tahun depan.
“Total anggaran yang disiapkan Rp300 triliun dengan bunga tetap 6 persen,” ujarnya dikutip dari Kompas.com, Rabu (19/11/2025).
Skema tersebut mencakup KUR di bawah Rp 10 juta, KUR super mikro, dan KUR tanpa agunan hingga Rp 100 juta.
Pemerintah juga menyediakan KUR kecil dengan limit hingga Rp 500 juta. Seluruh fasilitas memakai bunga tunggal 6 persen.
Airlangga menjelaskan, pemerintah akan melonggarkan pembatasan perpanjangan KUR untuk menyesuaikan kondisi ekonomi.
Ia menegaskan, sektor prioritas tetap mendapat dorongan, seperti produksi, pertanian, perdagangan ekspor, dan pembiayaan alsintan. Sektor-sektor ini dinilai penting untuk menjaga daya saing usaha mikro dan kecil.
Selain KUR, pemerintah menyiapkan pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP) senilai Rp 130 triliun.
Dana ini berdiri sebagai program terpisah dan tidak masuk dalam pagu KUR. Pemerintah menargetkan penyaluran awal Rp 28 triliun pada kuartal I 2026.
Airlangga meminta, perbankan segera menyiapkan sistem dan prosedur teknis agar penyaluran KPP berjalan cepat.
“Kami minta perbankan menyiapkan infrastrukturnya agar kredit sektor perumahan bisa segera tersalurkan. Ini program baru, jadi perlu tindak lanjut rapat teknis,” ungkapnya.
Pemerintah juga mendorong lembaga penjamin seperti Askrindo dan Jamkrindo menyelaraskan skema fee penjaminan dengan perbankan.
Langkah ini diharapkan membuat penyaluran kredit lebih efisien dan tidak terhambat prosedur.
Dengan anggaran jumbo dan relaksasi kebijakan, Airlangga optimistis penyaluran KUR 2026 lebih cepat dan mampu menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
Sumber : Kompas.com | Editor : Muh Taufan
