Ekonomi

Mulai November 2026, Empat E-Commerce Raksasa Indonesia Potong Pajak Penjual 0,5 Persen

×

Mulai November 2026, Empat E-Commerce Raksasa Indonesia Potong Pajak Penjual 0,5 Persen

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi pajak. Hak Orang

EMPAT platform e-commerce raksasa Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli siap memungut Pajak Penghasilan (PPh) dari pedagang online mulai 1 November 2026. Langkah ini berlanjut setelah pemerintah menunda pelaksanaannya hingga 31 Oktober 2026.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, memastikan kebijakan ini berlaku tepat setelah masa penundaan berakhir.

“Insyaallah 1 November akan kita berlakukan sesuai kesiapan para platform,” kata Bimo, Sabtu (10/10/2026).

Bimo menegaskan, keempat marketplace telah menyiapkan sistem pemungutan pajak. Uji coba sistem pun berjalan lancar.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Pemerintah semula menargetkan pelaksanaan pada 1 Juli 2026. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menundanya untuk menjaga daya beli masyarakat.

DJP kemudian menerbitkan Pengumuman Nomor PENG-46/PJ.09/2026 yang menggeser pemberlakuan aturan ke 1 November 2026.

Aturan ini mewajibkan marketplace memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet transaksi pedagang, di luar PPN dan PPnBM.

Pemerintah menegaskan aturan ini bukan jenis pajak baru. Pemerintah hanya mengalihkan mekanisme pemotongan pajak dari pedagang langsung ke platform e-commerce.

Marketplace wajib menyetor pajak ke kas negara, melapor ke DJP, dan menerbitkan bukti potong elektronik untuk penjual.

Pemerintah membebaskan pedagang perorangan dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun dari Pungutan PPh Pasal 22 ini.

Pedagang cukup menyerahkan surat pernyataan omzet kepada pihak e-commerce untuk mendapatkan fasilitas pembebasan tersebut.