OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon. OJK mendorong pembiayaan perbankan untuk transformasi Bangunan Gedung Hijau (BGH).
OJK mewujudkan langkah tersebut melalui peluncuran Practical Guidance Transformasi menuju Bangunan Gedung Hijau melalui Sustainability-Linked Loans (SLL), Senin (16/11/2026) lalu.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti meluncurkan panduan praktis ini.
Para pimpinan industri perbankan, asosiasi real estat, dan pimpinan Kadin Indonesia turut menghadiri acara ini.
Dian menegaskan bahwa pengembangan keuangan berkelanjutan sangat penting. Investasi produktif di sektor riil ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia pun meminta perbankan tidak sekadar menyalurkan dana. Industri keuangan harus ikut terlibat aktif dalam proses transisi hijau.
“Saya mendorong perbankan untuk mengambil peran lebih aktif sebagai mitra transformasi sektor riil,” ujar Dian dalam siaran pers yang Eranesia.id terima, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, sinergi antara sektor keuangan, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan menjadi kunci utama. Kolaborasi ini akan mempercepat investasi rendah karbon sekaligus mewujudkan ekonomi yang inklusif.
Senada dengan itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menilai penerapan BGH sangat krusial. Hal ini penting untuk menghadirkan infrastruktur berkualitas yang efisien energi dan air.
“Kami berharap Practical Guidance SLL ini, yang diluncurkan hari ini, dapat menjadi salah satu acuan bagi perbankan,pengembang, dan juga pemilik gedung dalam mengembangkan pembiayaan berbasis kinerja yang berkelanjutan dan sekaligus mempercepat penyelenggaraan bangunan gedung hijau di Indonesia,” tutur Diana.
Saat ini, Kementerian PU terus memperkuat regulasi dan standar teknis. Pemerintah juga meningkatkan kapasitas SDM serta memperbanyak proyek percontohan guna memperluas adopsi BGH.
Fleksibilitas Pembiayaan Berbasis Kinerja
Skema green loan mewajibkan alokasi dana hanya untuk proyek hijau tertentu. Berbeda dengan itu, skema SLL justru menawarkan fleksibilitas penggunaan dana bagi debitur.
Bank mengaitkan karakteristik finansial pinjaman SLL langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (KPI) dan Target Kinerja Keberlanjutan (SPT). Bank dan debitur menyepakati bersama target seperti efisiensi energi dan air ini.
Sebagai referensi teknis, panduan SLL memuat strategi efisiensi bangunan serta analisis biaya dan manfaat investasi.Panduan ini juga mengatur penyusunan KPI, SPT, hingga mekanisme verifikasi kinerja keberlanjutan.
Meski fleksibel, OJK mengingatkan agar penyaluran SLL tetap mematuhi prinsip kehati-hatian dan kelayakan kredit.Kredibilitas data bangunan dan hasil audit energi yang terukur juga wajib mendukung penyaluran dana tersebut.
OJK menerbitkan panduan ini sebagai bagian dari implementasi Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) 2026–2030. Fokusnya menyasar Prioritas Strategis 4 terkait Keuangan Berkelanjutan dan Ketahanan Risiko Keberlanjutan.
Inisiatif ini juga selaras dengan komitmen iklim nasional dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC) 2025.Selain itu, langkah ini mendukung target emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat.
Dalam penyusunannya, OJK mendapat dukungan penuh dari UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO). Green Finance Institute (GFI) dan Global Buildings Performance Network (GBPN) juga memberikan kontribusi teknis.
Melalui panduan ini, OJK berharap perbankan dapat menjadi mitra strategis sektor riil. Sinergi ini mampu mengakselerasi pembangunan gedung hijau di Indonesia.













