KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol) yang mengancam ketahanan keluarga dan ekonomi.
Salah satu langkah yang perlu diambil, kata politisi PDI Perjuangan itu, adalah menertibkan regulasi pinjol dengan ketat.
“Pinjol yang menjamur di Indonesia menimbulkan dampak sosial ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat. Bahkan, masalah ini bisa berkembang hingga ke ranah pidana atau kriminalitas,” ujar Puan dikutip dari laman DPR RI, Selasa (17/12/2024).
Puan juga menyoroti insiden memilukan di Kediri, Jawa Timur, di mana sebuah keluarga berusaha bunuh diri bersama karena terjerat utang pinjol.
Menurut Puan, insiden itu hanya satu contoh dari banyak dampak negatif fenomena pinjol.
“Peristiwa di Kediri itu sangat menyedihkan, terutama dengan meninggalnya seorang anak balita yang tidak bersalah. Kita sudah banyak menyaksikan peristiwa tragis akibat pinjol. Ini mencerminkan bagaimana jeratan pinjol bisa menghancurkan keluarga-keluarga yang rentan secara ekonomi dan psikologis,” ungkapnya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 18,07 juta orang di Indonesia terjerat pinjol per Desember 2023. Dari total peminjam aktif pinjol, 73,34% berasal dari Pulau Jawa, sedangkan 26,66% berasal dari luar Jawa.
Melihat data tersebut, Puan mendesak pemerintah memperluas bantuan sosial, menciptakan akses pembiayaan yang aman, dan menertibkan regulasi pinjol.
Puan juga menilai program bantuan darurat perlu dirancang untuk keluarga yang mengalami situasi serupa.
Bantuan tersebut, menurutnya, harus mencakup tidak hanya bantuan finansial, tetapi juga layanan konseling psikologis dan mediasi untuk membantu mereka keluar dari tekanan yang dihadapi.
“Kami kembali mengingatkan Pemerintah menertibkan regulasi dan meningkatkan pengawasan terhadap aplikasi pinjaman online,” sebut Puan.
Oleh karena itu, pemerintah didorong menggencarkan edukasi keuangan bagi masyarakat, terutama mengenai risiko pinjaman online dan cara mengelola keuangan keluarga dengan bijak.
“Melalui program edukasi yang masif, masyarakat akan lebih memahami bahaya praktik pinjaman berbunga tinggi dan memilih alternatif pembiayaan yang lebih aman,” pungkas Puan. CAE
