PEMERINTAH mempertahankan nilai efisiensi belanja kementerian/lembaga dan Transfer Ke Daerah (TKD) dari APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun, mengikuti Instruksi Presiden No 1/2025.
“Masih sama (Rp306,69 triliun), tidak berubah,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR dikutip dari Mediaindonesia.com, Jumat (14/2/2025).
Menurut Ani sapaan akrabnya itu, efisiensi anggaran mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Ini akan menciptakan budaya baru, mengutamakan pelaksanaan tugas secara efisien, cepat, dan baik. Kami menjaga pelayanan publik dan mempertahankan target-target,” jelasnya.
Ani menegaskan, pemerintah akan mempertahankan belanja sosial dan belanja yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Kami akan memilah penggunaan efisiensi ini dan menjaga kepatuhan terhadap konstitusi,” ujarnya.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan efisiensi anggaran ini menjadi patokan APBN 2026.
“Pemerintah akan menjadikan APBN 2025 yang sudah efisien sebagai baseline APBN 2026,” katanya.
Misbakhun menekankan, efisiensi tidak memengaruhi status pegawai kementerian/lembaga.
“Size APBN tetap Rp3.621,3 triliun. Pemerintah mempertahankan belanja pegawai,” tegasnya.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto mengungkap terjadinya miskomunikasi soal surat efisiensi anggaran.
“Kementerian Keuangan hanya memberi guidance dengan persentase. Tim kami memilah perjalanan dinas yang diperlukan, bukan memotong 80% atau 90%,” ungkapnya.
Pemerintah akan memasukkan dana hasil efisiensi ke pos Bendahara Umum Negara (BUN) sebelum menggunakannya.
Wihadi menyebut pemerintah menerapkan kebijakan ini serupa automatic adjustment selama ini. MI/MUH
