KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, akan menindak lebih dari 1.000 tambang ilegal yang tersebar di seluruh Indonesia.
Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden RI, Prabowo Subianto yang menyoroti maraknya tambang ilegal dengan potensi kerugian negara hingga Rp300 triliun.
Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025) lalu, Prabowo menyebut terdapat 1.063 titik tambang ilegal.
“Sudah ada arahan dari Pak Menteri, dan kita langsung respons. Berdasarkan data Presiden, ada lebih dari 1.000 tambang ilegal,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae, di Jakarta, dikutip dari Detikcom, Rabu (20/8/2025).
Rilke menambahkan, selain mengacu pada data Presiden, ESDM juga melakukan verifikasi mandiri. Hasil verifikasi akan menjadi dasar koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penanganan lebih lanjut.
“Dalam minggu depan kita mulai ambil langkah penanganan. Detail lokasi masih dalam verifikasi,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen memberantas tambang ilegal yang merugikan negara.
Ia meminta dukungan parlemen dan masyarakat, serta memperingatkan pihak-pihak yang mencoba menghalangi, termasuk pejabat atau aparat.
“Saya beri peringatan. Jika ada orang-orang besar, jenderal dari TNI atau Polri, atau siapa pun, yang mencoba menghalangi, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tandas Prabowo. MUH
