MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyoroti persoalan struktural dalam pengelolaan izin tambang yang membuat daerah sulit menikmati hasil optimal dari kekayaan alamnya.
Menurutnya, perusahaan besar yang berpusat di Jakarta masih menguasai sebagian besar izin usaha pertambangan, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton.
“Ini tidak adil. Barang milik daerah, tapi orang Jakarta yang pegang izin, itu-itu saja. Karena itu kami ubah Undang-Undang Minerba. Saya ingin mengembalikan orang daerah menjadi tuan di negeri sendiri. Koperasi, UMKM, dan BUMD kami prioritaskan agar bisa mendapat ruang tanpa harus ribet dengan tender panjang,” tegas Bahlil saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sulawesi Tengah, di Palu, Minggu (24/8/2025).
Bahlil yang juga mantan Menteri Investasi itu menambahkan, pemerintah pusat kini mendorong hilirisasi tambang agar nilai tambah tidak lagi lari keluar daerah.
Ia menekankan, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan Pasal 33 UUD 1945 secara konsekuen.
“Golkar akan berada di garda terdepan memastikan sumber daya alam benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bahlil menyinggung penyebab minimnya pendapatan asli daerah (PAD) Sulawesi Tengah, yakni perbedaan mekanisme izin di Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian.
Dia bilang, izin dari ESDM memberi kontribusi optimal ke PAD, sedangkan izin industri dari Kementerian Perindustrian justru minim kontribusi.
“Kalau masalah ini kita selesaikan, potensi PAD Sulteng bisa bertambah Rp2 triliun. Dengan tambahan itu, fiskal daerah akan cukup kuat untuk membangun Sulteng lebih maju,” tandas Bahlil. MUH
