WAKIL Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menilai pernyataan anggota DPR RI yang asal bicara menjadi salah satu penyebab utama gelombang demonstrasi.
Ia mengingatkan para wakil rakyat agar berhati-hati dalam menanggapi kritik masyarakat terkait pelbagai kebijakan.
“Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat. Ini semua yang menjadi penyebab masalah,” tegas JK dikutip dari Kompas.com, Sabtu (30/8/2025).
Menurut Ketua PMI Pusat itu, unjuk rasa yang pecah awal pekan ini hingga dua hari terakhir harus menjadi pelajaran berharga bagi pejabat publik.
“Bagi para pejabat, para anggota DPR, ini harus jadi pelajaran besar untuk menahan diri,” ujarnya.
Masyarakat Juga Menahan Diri
JK turut meminta masyarakat agar tidak terpancing emosi. Ia mengaku, memahami kemarahan publik, terutama pengemudi ojek online, setelah rekan mereka Affan Kurniawan (21) tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob di Jakarta.
Namun, ia mengingatkan jika demo meluas tanpa kendali, dampaknya akan menghantam perekonomian dan kehidupan warga sendiri.
“Kalau kota bergejolak seperti ini, maka kehidupan ekonomi akan berhenti. Pendapatan berkurang, nafkah keluarga terganggu,” jelasnya.
JK juga berpesan agar masyarakat tetap menjaga ketertiban lingkungan masing-masing.
“Masalah begini bisa berakibat luas. Kita semua akan kena dampaknya,” katanya.
Latar Belakang Polemik
Gelombang protes ini berawal dari isu gaji dan tunjangan jumbo anggota DPR. Publik mengecam tunjangan rumah Rp50 juta per bulan, yang justru dipertahankan oleh sejumlah anggota DPR.
Salah satunya, Nafa Urbach dari Fraksi NasDem, yang mendukung tunjangan tersebut dengan alasan bisa menyewa rumah dekat DPR agar tak terjebak macet dari Bintaro. Pernyataannya memicu kritik tajam hingga ia meminta maaf.
Situasi kian panas setelah Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melontarkan pernyataan pedas saat menanggapi seruan “Bubarkan DPR”.
“Catat nih, orang yang cuma mental bilang ‘bubarin DPR’, itu orang tolol se-dunia,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Medan, Jumat (22/8/2025).
Rangkaian pernyataan ini dianggap publik sebagai bentuk arogansi wakil rakyat. Gelombang demonstrasi pun merebak di berbagai daerah, termasuk di Gedung DPR pada Senin (25/8) dan Kamis (28/8).
Insiden tewasnya Affan Kurniawan semakin menyulut amarah, sehingga aksi protes tak hanya menyoroti tunjangan DPR, tetapi juga menuntut keadilan atas kekerasan aparat.
Sumber: Kompas.com | Editor: Taufan
