PEMERINTAH memutuskan memperpanjang penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)tahun 2025 hingga 31 Januari 2026. Pemerintah mengambil langkah ini untuk mengantisipasi fluktuasi harga beras pada awal tahun.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memastikan masyarakat tetap memperoleh akses beras berkualitas dengan harga sesuai ketentuan.
Pemerintah merealisasikan perpanjangan program melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Kementerian Keuangan menyetujui skema ini atas usulan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan mengaturnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025.
Melalui RPATA, Bendahara Umum Negara menampung anggaran pekerjaan yang belum selesai hingga akhir tahun anggaran. Dengan mekanisme ini, pemerintah tetap menjalankan program meski melewati batas tahun anggaran.
Dengan dukungan skema tersebut, Bapanas memastikan SPHP beras tetap menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengendalikan pasokan dan harga beras nasional. Sementara itu, Bapanas merencanakan pelaksanaan SPHP beras tahun 2026 mulai 1 Februari 2026.
Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy, menyampaikan bahwa pihaknya telah menginformasikan perpanjangan ini kepada seluruh pemangku kepentingan. Pihak terkait mencakup Perum Bulog, pemerintah daerah, hingga Satgas Pangan Polri.
“SPHP beras 2025 masih dapat berjalan sampai 31 Januari 2026. Karena itu, kami terus mempercepat penyaluran sisa target sekitar 697,1 ribu ton,” ujar Sarwo, dikutip dari mediaindonesia.com, Senin (12/1/2026).
Sarwo menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga harga beras tetap terjangkau sesuai arahan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.
“Stok beras saat ini sangat mencukupi. Melalui SPHP, masyarakat dapat memperoleh beras berkualitas dengan harga yang wajar,” katanya.
Hingga akhir 2025, pemerintah telah menyalurkan 802,9 ribu ton beras SPHP ke seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga menopang kebijakan perpanjangan ini dengan ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog yang mencapai 3,25 juta ton.
Kondisi tersebut memberi pemerintah ruang untuk terus melakukan intervensi pasar secara terukur. Pemerintah menyalurkan beras SPHP melalui berbagai jalur distribusi, seperti Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, serta kegiatan Gerakan Pangan Murah, untuk menahan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Untuk pelaksanaan SPHP beras tahun 2026, Bapanas masih memproses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT)kepada Kementerian Keuangan. Melalui Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 29 Desember 2025, para pemangku kepentingan menyepakati target penyaluran SPHP beras 2026 sebesar 1,5 juta ton.
Selain SPHP, pemerintah juga memanfaatkan skema RPATA untuk memperpanjang penyaluran bantuan pangan tahap kedua tahun 2025. Program ini mencakup bantuan beras dan minyak goreng bagi Penerima Bantuan Pangan (PBP).
Hingga 9 Januari 2026, Bulog telah menyalurkan bantuan kepada 17,582 juta PBP, setara dengan 351,6 ribu ton berasdan 70,3 juta liter minyak goreng.
Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kondisi perberasan nasional berada dalam posisi aman. Ia meminta pelaku usaha tidak menaikkan harga di luar ketentuan.
“Cadangan beras pemerintah pada akhir tahun mencapai 3,2 juta ton. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 1984 saat Indonesia meraih penghargaan FAO dengan stok hanya 2 juta ton,” kata Amran.
Stok di Horeka Meningkat
Amran juga menyebut stok beras di sektor horeka hotel, restoran, dan katering mencapai 12 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, atau meningkat 49 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional, total stok beras nasional pada awal 2026 diperkirakan mencapai 12,53 juta ton. Stok ini mencakup cadangan Bulog serta simpanan di rumah tangga, penggilingan, pedagang, dan sektor horeka.
Dalam dua tahun terakhir, stok beras nasional melonjak signifikan. Pemerintah mencatat kenaikan 203,05 persendibandingkan awal 2024 yang sebesar 4,13 juta ton. Sementara itu, stok meningkat 49,12 persen dibandingkan awal 2025 yang mencapai 8,4 juta ton.
Sumber : Mediaindonesia.com | Editor : Muh Taufan
