DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencanangkan strategi optimalisasi layanan dan infrastruktur untuk mewujudkan ekosistem digital keimigrasian. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Strategi tersebut menjadi agenda utama Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi (Rakor PIMTI) Imigrasi Tahun 2026. Pimpinan Imigrasi menggelar kegiatan tersebut di Tangerang, Kamis (22/1/2026) lalu.
Rakor PIMTI 2026 mengusung tema “Optimalisasi Layanan, Penegakan Hukum, dan Infrastruktur dalam Mewujudkan Ekosistem Digital Keimigrasian”.
Forum ini menyelaraskan arah transformasi kelembagaan. Melalui forum ini, Imigrasi meningkatkan standar layanan keimigrasian. Kebijakan yang dihasilkan juga mendukung prioritas nasional.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) Silmy Karim menegaskan bahwa jajaran Imigrasi meraih berbagai capaian melalui kerja keras dan inovasi berkelanjutan.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh petugas menjaga konsistensi kinerja untuk memperkuat peran institusi.
“Kita sudah memulai dengan All Indonesia. Sistem ini mempermudah sekaligus mempercepat perlintasan. Imigrasi menempuh proses panjang untuk membangunnya. Selama dua tahun, kami mengintegrasikan sistem dengan kementerian dan lembaga lain. Kini sistem tersebut beroperasi secara optimal,” ujar Silmy dalam siaran pers yang Eranesia.id terima, Minggu (25/1/2026).
Selanjutnya, ia mendorong petugas terus memperbesar kontribusi institusi. Menurutnya, Imigrasi mampu menjadi percontohan bagi lembaga lain.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman memaparkan fokus utama tahun 2026. Fokus tersebut mengarah pada penyelarasan kebijakan pemerintah dengan Program Aksi Imigrasi.
Untuk mencapai tujuan itu, Imigrasi memperkuat layanan digital dan memodernisasi infrastruktur di pintu masuk negara.
“Tahun ini kami merencanakan modernisasi sarana dan prasarana di berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi,” kata Yuldi.
Rencana tersebut mencakup penambahan unit autogate di bandara dan pelabuhan laut. Selain itu, jajaran Imigrasi meningkatkan fasilitas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT).
Di samping pemerataan fasilitas, Imigrasi menerapkan konsep sustainable business process. Pendekatan ini memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya panel surya. Program tersebut menyasar wilayah perbatasan dan daerah 3T.
Pada aspek penegakan hukum, Imigrasi mempertegas komitmen institusi. Jajaran Imigrasi menjalankan peran garda terdepan dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Untuk itu, Imigrasi memperkuat program Desa Binaan sebagai sarana edukasi masyarakat.
Dukung Iklim Investasi
Selain itu, Rakor PIMTI 2026 turut membahas dukungan terhadap iklim investasi. Dalam pembahasan tersebut, Imigrasi menyederhanakan regulasi visa dan izin tinggal bagi investor.
Di sisi lain, jajaran Imigrasi melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis dan kegiatan bakti sosial di sekitar unit pelaksana teknis.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian IMIPAS Asep Kurnia menyoroti pentingnya penguatan tata kelola organisasi.
Ia menilai peningkatan beban kerja menuntut penyesuaian struktur. Oleh karena itu, kementerian menyiapkan pembentukan unit baru untuk mendukung perencanaan strategis fungsi teknis keimigrasian.
“Kami akan mengusulkan penambahan satu direktorat baru yang fokus pada sistem dan strategi kebijakan keimigrasian,” jelas Asep. Direktorat tersebut nantinya mengelola penyusunan rencana program.
Selanjutnya, Rakor PIMTI Imigrasi 2026 menghadirkan pandangan pakar eksternal. Langkah ini memastikan ekosistem digital keimigrasian berjalan aman dan sejalan dengan kepentingan nasional.
Sandiman Ahli Madya BSSN Frizka Ferina serta Direktur Pembinaan Ketertiban Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri Rudi Syafruddin menyampaikan pembekalan strategis. Keduanya membahas pengamanan ruang siber dan penguatan sinergi penegakan hukum.
Sebagai penutup, Silmy Karim kembali menegaskan arahan Menteri. Ke depan, Imigrasi terus memperkuat ekosistem digital dan memodernisasi infrastruktur. Pada saat yang sama, jajaran meningkatkan upaya pencegahan TPPO dan TPPM.
“Pengakuan internasional pada tahun 2025 harus menjadi pemicu semangat bersama,” kata Silmy.
Skytrax menempatkan layanan keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta dalam 10 besar dunia. Capaian tersebut mendorong Imigrasi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Advertorial | Editor : Muh Taufan
