PEMUNGUTAN Suara Ulang (PSU) Pilkada di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, membutuhkan anggaran Rp32 miliar. Hingga kini, Pemerintah kabupaten itu masih berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pendanaan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran, mengungkapkan bahwa dalam rapat koordinasi bersama KPUD, Bawaslu, TNI/Polri, serta OPD teknis pada Senin (3/3/2025) lalu, disepakati anggaran PSU sebesar Rp32 miliar dari proyeksi awal Rp35 miliar.
“Pemkab siap melaksanakan PSU dan membiayai kembali anggaran pemilihan yang telah dijadwalkan pada 19 April 2025,” kata Zulfinasran dalam sosialisasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Pilkada 2024 di Parigi dikutip dari Antarasulteng, Kamis (6/3/2025).
Ia memastikan pembiayaan PSU tidak akan mengganggu anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
Pemkab Parigi Moutong juga telah menyurati Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas alokasi dana tersebut.
“Dana Rp32 miliar ini mencakup pengawasan oleh Bawaslu, pengamanan oleh TNI/Polri, serta penyelenggaraan teknis di KPUD,” ungkap Zulfinasran.
Menjelang PSU, Pemkab Parigi Moutong mengimbau masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban demi menciptakan kondisi yang kondusif.
“Proses pemilihan harus berjalan sesuai aturan dan rekomendasi MK,” tandas Zulfinasran.
Selain itu, Pemkab Parigi Moutong juga membentuk satuan tugas untuk mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada. ANT/MUH
