ANGGOTA DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan (Dapil) III, Mohamad Imam Darmawan, menegaskan bahwa bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) wajib tepat sasaran agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penegasan ini disampaikannya saat menggelar Reses Caturwulan II Masa Persidangan Tahun 2026 di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Rabu (19/8/2026).
Reses tersebut dihadiri Koordinator Mardiyah, Mamnum Aulia Rahmah, Pendamping Andi Sainal, Sekretaris Kelurahan Birobuli Utara, serta jajaran perangkat kelurahan setempat.
Dalam sesi dialog, aspirasi masyarakat didominasi oleh permohonan bantuan sarana dan prasarana UMKM. Imam menekankan pentingnya validasi data agar bantuan tidak disalahgunakan.
“Permintaan warga didominasi sarana prasarana UMKM. Kami harus memastikan datanya valid agar bantuan diberikan kepada penerima yang tepat,” ujar Imam.
Ia mengungkapkan, pengalaman sebelumnya menunjukkan masih ada bantuan yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan, bahkan berujung diperjualbelikan sehingga gagal meningkatkan kesejahteraan warga.
Perbaiki Koordinasi dan Transparansi
Guna mencegah masalah tersebut, Imam mendorong sinergi yang lebih kuat antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah kelurahan, hingga pengurus RT/RW.
Menurutnya, meski proposal bantuan ditandatangani oleh lurah, informasi persetujuan dari dinas sering kali tidak tersampaikan kembali ke tingkat kelurahan.
“Setiap proposal memang diketahui lurah, tetapi persetujuannya ada di dinas. Koordinasi dari OPD ke pihak kelurahan atau kecamatan terkait proposal yang disetujui inilah yang perlu diperbaiki,” jelas Imam.
Selain isu UMKM, warga juga menyuarakan keluhan terkait perbaikan jalan rusak di wilayah Palu Selatan. Imam berkomitmen mengawal aspirasi infrastruktur tersebut agar dapat direalisasikan oleh dinas terkait pada tahun anggaran ini.
Seluruh masukan dari reses akan diperjuangkan di DPRD Kota Palu demi memastikan program pembangunan menjawab kebutuhan riil masyarakat.
