PEMERINTAH Sulawesi Tengah menggelar rapat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Palu, Rabu (12/3/2025).
Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, mengatakan RPJMD fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui stabilisasi harga bahan pokok dan pengentasan kemiskinan.
Ia menyoroti perbedaan harga pangan antarwilayah di Sulteng, seperti selisih harga signifikan antara Kota Palu dan daerah kepulauan seperti Kabupaten Banggai Laut dan Tojo Unauna.
“Salah satu penyebab inflasi tinggi adalah harga bahan pokok yang melambung. Kami mencari solusi agar harga stabil dan merata di seluruh Sulteng,” terang Anwar seraya mengusulkan subsidi distribusi guna menekan disparitas harga.
“Strategi pengentasan kemiskinan juga menjadi prioritas,” sebutnya.
Anwar menekankan perlunya pendekatan lebih efektif dibanding bantuan sembako.
Ia mengusulkan program pendampingan intensif, di mana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggung jawab atas warga miskin hingga mandiri secara ekonomi.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sembako. Kita harus mendampingi mereka hingga keluar dari kemiskinan dengan membuka lapangan kerja dan memberikan akses ekonomi lebih baik,” tegasnya.
Anwar menyoroti pentingnya revitalisasi rumah tidak layak huni sebagai bagian strategi pengentasan kemiskinan.
Konsep “Aladdin” (Atap, Lantai, Dinding) memungkinkan pemerintah membantu renovasi rumah warga miskin agar lebih layak huni.
Ia mengajak OPD dan stakeholder berinovasi mencari solusi konkret dan berkelanjutan.
Dengan pendekatan ini, kemiskinan di Sulteng dapat ditekan, sementara harga bahan pokok tetap terjangkau.
Anwar menegaskan pengembangan koperasi dan penyimpanan hasil panen menjadi kunci menekan fluktuasi harga pangan.
Sesuai arahan pemerintah pusat, setiap desa di Sulteng harus memiliki gudang penyimpanan atau cold storage.
“Dana desa dialokasikan untuk infrastruktur ini guna memastikan ketersediaan pangan stabil sepanjang tahun,” imbuhnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sulteng, Rony Hartawan, menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga dan meningkatkan produktivitas daerah.
Ia menegaskan konsumsi sebagai faktor utama perekonomian, dengan nilai konsumsi di Sulteng mencapai 57,3 persen.
Strategi penguatan ketahanan pangan dan produksi lokal harus diperkuat.
“Jika kita mengelola produksi dengan baik, kita bisa menekan ketergantungan impor dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku usaha lokal,” ungkap Rony.
Program Berani
Kepala Bappeda Sulteng, Christina Sandra Terondo, menambahkan bahwa program “Berani Sejahtera” selaras dengan visi nasional dan agenda Presiden RI, Prabowo.
Fokus utama 2025-2029 mencakup penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.
Program “Berani Sejahtera” mencakup jaminan harga bahan pokok murah dan stabil, penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, serta penguatan UMKM dan wirausaha lokal.
Pemerintah Sulteng berkomitmen merevitalisasi rumah tidak layak huni dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sosial berkelanjutan.
“Program ini solusi konkret bagi masyarakat Sulteng, memastikan kesejahteraan lebih merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah,” tandas Christina. *TAU/MUH
