GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan perizinan sebagai kunci pelayanan dan kredibilitas pemerintah.
Menurutnya, kelalaian dalam perizinan merugikan daerah.
“Salah sedikit, dua risikonya. Muka pemerintah hancur dan proses izin salah bisa berujung di penjara,” kata Anwar dalam rapat perizinan di kantor gubernur, Palu, Jumat (14/3/2025).
Politisi Demokrat itu meminta perangkat daerah segera menindaklanjuti tata kelola perizinan agar ramah investasi.
Ia menginstruksikan perangkat daerah membuat SOP terkait waktu dan biaya perizinan agar pemohon mendapat kepastian.
“Tolong pastikan waktunya. Berapa pun lamanya, yang penting jelas,” tegas Anwar.
Ia juga meminta petugas meja pelayanan membuat pakta integritas.
Jika terjadi keterlambatan, pemerintah bisa melacak kendala dan memberi sanksi. Sebaliknya, jika izin selesai lebih cepat, petugas mendapat reward.
“Saya minta setiap petugas tanda tangan pakta integritas. Kalau lima meja, lima orang tanda tangan. Ini kontrak kerja untuk reward dan punishment,” ujarnya, memberi deadline seminggu ke dinas terkait.
Ia berharap, pemohon izin dilayani dengan baik, seperti raja.
“Siapkan ruang tamu, suguhkan kopi atau teh, buat nyaman. Warga adalah raja,” pesan Anwar.
Menurutnya, pelayanan maksimal membuka pintu rezeki dengan masuknya investasi.
“Kalau investasi meningkat, rakyat senang karena mendapat pelayanan terbaik,” pungkasnya. *TAU/MUH
