APARATUR Sipil Negara (ASN) dan tenaga Non-ASN memadati Lapangan Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah di Palu, Selasa (8/4/2025). Mereka mengikuti apel perdana bersama seusai libur Idulfitri.
Seluruh instansi hadir secara terkoordinasi dalam apel tersebut. Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, mengingatkan pentingnya kedisiplinan, etika kerja, dan pelayanan publik yang optimal.
Ia meminta seluruh pegawai, baik ASN maupun Non-ASN, untuk bekerja lebih giat dan ikhlas, serta menjadikan prinsip 3K. Kehadiran, Kerapihan, dan Kebersihan sebagai pedoman kerja.
“Kerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kita ini pelayan rakyat,” tegasnya.
Gubernur juga meluruskan kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang sempat menjadi perbincangan.
Dirinya menjelaskan, bahwa kebijakan itu hanya berlaku di kota-kota besar seperti Jakarta yang mengalami kemacetan arus balik, bukan di wilayah Sulteng.
“Aktifkan absensi di semua instansi. Laporkan kepada saya siapa pun yang tidak hadir, dari tenaga honor hingga pejabat. Jangan ada tebang pilih,” ungkapnya.
Gubernur menekankan, pentingnya penampilan ASN sebagai bagian dari pelayanan publik. Ia meminta pegawai menaati aturan pakaian dinas.
Sebagai contoh, ia menyebutkan bahwa pegawai yang mengenakan pakaian khaki wajib memakai sepatu hitam dan sabuk KORPRI.
“ASN itu bukan pejabat politik. Kalau penampilannya rapi, rakyat akan senang bertemu dengan kita,” ujarnya.
Anwar juga menyoroti kondisi kebersihan kantor menjelang HUT ke-61 Provinsi Sulteng. Ia mengatakan akan mengibarkan bendera hitam selama satu tahun di kantor-kantor yang kotor sebagai bentuk evaluasi kinerja.
“Saya tidak segan menggantung bendera hitam di kantor yang jorok,” ucapnya lugas.
Gubernur mendorong kepala perangkat daerah agar menjadi pemimpin yang adil dan komunikatif. Ia menolak gaya kepemimpinan otoriter dan meminta mereka membangun hubungan kerja yang terbuka dan efektif.
“Jangan biarkan staf menganggur. Bagi tugas secara adil. Jangan pelihara anak emas, karena satu anak emas bisa melahirkan seribu anak tiri,” sindirnya.
Menurutnya, birokrasi merupakan organisme hidup yang membutuhkan koordinasi dan komunikasi antarpegawai.
“Mari kita bicara dengan satu bahasa, karena kita adalah satu keluarga besar. Birokrasi harus terus bergerak untuk mengeksekusi program-program BERANI,” tutupnya.
Di akhir apel, Gubernur Anwar mencanangkan Zona Integritas di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah sebagai upaya membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Inspektur Inspektorat Provinsi Sulteng turut menyaksikan pencanangan tersebut.
Wakil Gubernur Reny A Lamadjido, Sekretaris Daerah Novalina, staf ahli gubernur, para asisten, dan seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sulteng juga hadir mendampingi Gubernur dalam apel ini. *TAU/MUH
