GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (7/5/2025). Kunjungan ini untuk mengawasi pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda memimpin rombongan bersama Wakil Ketua Dede Yusuf dan anggota lintas fraksi, termasuk Longki Djanggola, Giri Ramanda, dan Taufan Pawe.
Anwar didampingi Wakil Gubernur Reny A Lamadjido. Sejumlah kepala daerah, pejabat kabupaten/kota, dan pimpinan BUMD turut hadir.
Anwar menyebut pertemuan ini istimewa karena menjadi kunjungan perdana DPR RI sejak ia menjabat.
Sebagai mantan anggota DPR, ia menekankan pentingnya dukungan legislatif pusat dalam pembangunan daerah.
“Saya selalu tekankan, hormati dan layani anggota DPR. Mereka membawa suara daerah ke pusat,” ujarnya.
Anwar memaparkan program prioritas “Berani Cerdas” dan “Berani Sehat” yang berjalan lewat efisiensi anggaran tanpa menambah beban fiskal.
Pemerintah menggratiskan biaya pendidikan SMA/SMK/SLB negeri dan memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Nasional yang kini menjangkau 80 persen warga lewat Universal Health Coverage (UHC).
Di bidang infrastruktur, pemerintah menargetkan pelistrikan 89 desa dan membuka akses telekomunikasi di 606 desa melalui program “Berani Menyala”.
Ia juga menyoroti program Brigade Pertanian untuk sinkronisasi tanam-panen serta bantuan alat tangkap bagi nelayan.
Anwar menyampaikan rencana kebijakan satu harga bahan pokok untuk menekan disparitas, seperti harga LPG yang di beberapa daerah mencapai Rp70.000, jauh di atas HET Rp20.000.
Terkait konflik agraria, Pemprov membentuk Satgas Khusus untuk menangani tumpang tindih lahan antara masyarakat, HGU, tambang, dan perkebunan.
Anwar juga mendorong reformasi birokrasi dengan meminta pelimpahan kewenangan teknis ke Kantor Regional BKN agar pengisian jabatan lebih cepat dan profesional.
“Kita membangun dengan nilai religius dan kearifan lokal. Pemerintah wajib menghentikan aktivitas saat salat sebagai bentuk penghormatan terhadap spiritualitas masyarakat,” ungkapnya.
BUMD dan BLUD Penggerak Ekonomi Daerah
Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, peran strategis BUMD dan BLUD dalam menggerakkan ekonomi daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Ia mencatat lebih dari 70% BUMD di Sulteng tidak sehat. Ia menyarankan diversifikasi usaha dan perbaikan manajemen untuk meningkatkan kinerja.
“BUMD jangan jadi tempat balas budi politik. Harus dikelola manajer profesional agar potensi bisa jadi profit,” tegas Rifqinizamy.
Ia juga menyampaikan bahwa Komisi II mendorong lahirnya Permendagri baru tentang pembinaan dan pengawasan BUMD untuk memastikan tata kelola yang lebih akuntabel dan produktif. *TAU/MUH
