Regional

Wali Kota Dorong Mitigasi Bencana Berkelanjutan di Palu

×

Wali Kota Dorong Mitigasi Bencana Berkelanjutan di Palu

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid memberikan cendera mata kepada Tenaga Ahli Utama KSP, Brigjen TNI (Purn) Syahnan saat tiba di Palu, Rabu (11/6/2025). Foto: Imron/Humas Pemkot Palu

PEMERINTAH Kota Palu menyambut kedatangan rombongan Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Rabu (11/6/2025).

Rombongan terdiri atas Brigjen TNI (Purn) Syahnan (Tenaga Ahli Utama), Jeanne Francoise (Tenaga Ahli Madya), dan Ipan (Staf Pendukung).

Kunjungan ini merupakan bagian dari pengendalian program prioritas presiden dan pengelolaan isu strategis sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019.

Kedeputian III KSP akan melakukan verifikasi lapangan terkait penyelesaian rehabilitasi pascabencana dan pengelolaan cagar budaya di Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menuntaskan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa, tsunami, dan likuefaksi.

Tim juga mendalami isu pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sesuai UU Nomor 11 Tahun 2010 dan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

KSP turut mendorong kolaborasi Triple Helix antara pemerintah, swasta, dan akademisi untuk mempercepat program prioritas nasional.

Wali Kota Hadianto menekankan, pentingnya mitigasi bencana di Palu. Ia mengingatkan, bahwa BNPB mencatat siklus gempa di wilayah ini terjadi setiap 25 hingga 30 tahun.

“Kota ini butuh mitigasi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menyambut baik kunjungan KSP dan menyampaikan beberapa persoalan yang belum tuntas, termasuk lahan eks HGB yang belum jelas statusnya sejak 2019.

“Kehadiran KSP ibarat angin segar. Masih ada masalah seperti lahan eks HGB yang belum selesai sampai sekarang,” ucapnya.

Hadianto juga mengenang dampak bencana 2018 yang menenggelamkan Kelurahan Petobo dan Balaroa. Ia menegaskan wilayah seluas 176 hektare di Petobo dan 64 hektare di Balaroa tidak lagi layak untuk permukiman.

“Tidak boleh ada warga tinggal di sana lagi,” tegasnya.

Rombongan KSP akan berada di Palu selama tiga hari, 11–13 Juni 2025, untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi program prioritas nasional.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam penyambutan, termasuk asisten Sekda dan perwakilan OPD Pemkot Palu. *TAU/MUH