PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah menegaskan efisiensi anggaran menjadi indikator penting dalam evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), selain tingkat serapan anggaran.
Langkah ini bertujuan menjaga kesehatan fiskal daerah agar APBD Sulteng tetap stabil hingga akhir 2025.
“Kita harus bisa memilih dan memilah skala prioritas,” kata Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng, Novalina saat membuka FGD Pengendalian Belanja dan Efisiensi APBD 2025 di Aula BPKAD Sulteng, Kamis (3/7/2025).
Novalina meminta OPD menekan belanja yang tidak mendesak, termasuk mengurangi rapat koordinasi, konsultasi, dan sosialisasi jika manfaatnya tidak signifikan.
“Optimalkan IT dalam koordinasi dan konsultasi. Gunakan media komunikasi virtual seperti Zoom untuk efisiensi,” tegasnya.
Novalina juga menekankan pengendalian perjalanan dinas. Setiap pejabat eselon II wajib memperoleh persetujuan gubernur dan sekprov sebelum melaksanakan perjalanan untuk memastikan urgensinya.
“Kalau tidak urgen, tidak perlu dilakukan,” tandasnya.
Langkah pengendalian belanja ini diyakini akan menciptakan keseimbangan pendapatan dan belanja daerah, serta mencegah defisit anggaran APBD Sulawesi Tengah.
Acara ini dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan sekaligus Plt Kepala BPKAD Sulteng,Rudi Dewanto serta pejabat administrator dan pengawas dari seluruh OPD lingkup Provinsi Sulteng. ADV/MUH
