BUPATI Parigi Moutong, Erwin Burase, menegaskan menolak segala bentuk praktik permintaan “jatah” di sektor pertambangan, terutama saat pemerintah daerah gencar menutup seluruh tambang emas ilegal di wilayah kabupaten itu.
Ia menjelaskan, pemerintah menutup tambang ilegal untuk memulihkan lingkungan yang rusak dan mencegah kerugian daerah.
Oleh karena itu, Erwin mengingatkan agar oknum tertentu tidak memanfaatkan momentum ini untuk mencari keuntungan pribadi.
“Saya meminta, jika ada oknum yang mencoba meminta jatah dari aktivitas tambang, segera laporkan,” terang Erwin dalam pernyataan resmi, Sabtu (9/8/2025).
Pemkab Parigi Moutong segera mengirimkan surat resmi kepada para kepala desa, camat, dan pihak terkait lainnya.
Surat edaran itu melarang mereka mengeluarkan izin atau dokumen apapun yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan, terutama tambang ilegal.
Langkah ini memastikan kebijakan penutupan tambang emas ilegal berjalan efektif di lapangan tanpa celah penyalahgunaan kewenangan.
Erwin menambahkan, komitmen pemerintah daerah untuk memberantas pertambangan ilegal dan mencegah segala bentuk pelanggaran hukum.
“Kita ingin Parigi Moutong bersih dari praktik ilegal, baik di sektor tambang maupun di luar tambang,” tandasnya.
Dengan kebijakan ini, Pemkab Parigi Moutong menargetkan pengelolaan sumber daya alam berlangsung secara legal, berkelanjutan, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. *TAU/MUH
