LIGA Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulawesi Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur provinsi itu, Selasa (19/8). Aksi sempat memanas ketika seorang peserta mencoba membakar ban dan mendapat intimidasi aparat.
Massa aksi mendesak bertemu langsung dengan Gubernur Anwar Hafid untuk menyampaikan tuntutan. Namun, gubernur tak hadir dan hanya diwakili Kepala Biro Hukum, Adiman.
Koordinator aksi, Sandi, menilai tingginya angka kemiskinan di Sulteng menunjukkan kegagalan pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah sibuk dengan proyek pembangunan fisik, tapi abai pada pembangunan sosial yang berdampak langsung bagi rakyat,” terangnya dalam aksi.
Angka Kemiskinan Masih Tinggi
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2025 persentase penduduk miskin Sulteng mencapai 10,92 persen atau sekitar 356,19 ribu jiwa.
Angka ini hanya turun tipis 0,12 persen poin dibandingkan September 2024.
Beberapa daerah bahkan masih mencatat kemiskinan tinggi. Tojo Una una (18,41 persen), Sigi (16,9 persen), dan Parigi Moutong (16,48 persen).
LMND menegaskan, kemiskinan yang masih tinggi di Sulteng bukanlah takdir, melainkan akibat kebijakan yang salah arah.
“Selama pemerintah lebih berpihak pada korporasi ketimbang rakyat kecil, rakyat Sulawesi Tengah akan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan,” tandas Sandi.
Organisasi mahasiswa itu menyerukan agar mahasiswa, buruh, petani, dan kelompok rakyat tertindas bersatu mendesak pemerintah lebih serius menuntaskan kemiskinan di Sulteng. *DIA/MUH
Enam Tuntutan LMND
Dalam aksinya, LMND mengajukan enam tuntutan utama:
- Membentuk Satgas Pengentasan Kemiskinan Sulteng dengan mandat langsung gubernur serta melibatkan masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, dan organisasi rakyat.
- Menjamin 100 persen Rumah Tangga Miskin menerima bansos sesuai data resmi DTKS.
- Mengurangi ketimpangan desa-kota dengan fokus pada kantong kemiskinan di Tojo Unauna, Sigi, dan Parigi Moutong.
- Mengoptimalkan dana CSR perusahaan tambang, perkebunan, dan kehutanan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
- Membangun sistem monitoring partisipatif agar program pengentasan kemiskinan bisa dipantau secara transparan.
- Menghentikan praktik birokrasi diskriminatif dalam penyaluran bansos serta memastikan bantuan tidak dipolitisasi untuk kepentingan pemilu.
