WAKIL Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido, menerima audiensi Plt Kepala BPKP Perwakilan Sulteng, Agus Julianto, di ruang kerjanya, Kamis (18/9/2025).
Pertemuan membahas rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Sulteng dan BPKP untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
Reny mengapresiasi inisiatif kerja sama tersebut. Ia menilai sinergi dengan BPKP menjadi pijakan penting membangun sistem pengawasan yang profesional, terutama pada pelaksanaan program-program Nawa Cita Berani di lingkup perangkat daerah.
“BPKP jangan pernah ragu memberi peringatan bila ada kekeliruan dalam program. Itu sangat membantu agar eksekusi berjalan benar,” tegasnya.
Ia menambahkan, rekomendasi BPKP bisa memberi dampak positif bagi peningkatan kinerja perangkat daerah dalam mengeksekusi program prioritas.
Plt Kepala BPKP Sulteng, Agus Julianto, menyebut kerja sama ini menempatkan Sulteng sebagai provinsi kedua di Indonesia setelah Maluku Utara. Kedua daerah menjalin kolaborasi strategis dengan BPKP.
“Kami sepakat dengan wagub, sistem ini tidak akan tinggal diam bila ada indikasi penyimpangan. Sistem langsung memberi peringatan kepada penanggung jawab program,” jelasnya.
Agus memastikan mekanisme tersebut menciptakan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil.
Dalam pertemuan itu, Wagub Reny didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan sekaligus Plt Kepala BPKAD Sulteng, Rudi Dewanto, serta Inspektur Inspektorat Sulteng, M Muhlis.
Advetorial | Editor : Muh Taufan
