WARGA Kelurahan Poboya menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu untuk membahas masa depan kesejahteraan masyarakat setempat.
Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Wakil Wali Kota Palu, Senin (5/1/2025). Dalam agenda itu, sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan pelbagai keluhan dan aspirasi yang selama ini dirasakan oleh warga.
Beberapa persoalan utama yang disampaikan warga antara lain terhentinya pemberian kompensasi sebesar Rp1 juta per kepala keluarga (KK) yang sebelumnya rutin diterima, namun tidak lagi diberikan sejak tahun 2024 oleh pihak PT Citra Palu Minerals (CPM).
Selain itu, warga juga menyoroti belum terealisasinya janji perusahaan untuk membuka peluang kerja bagi pemuda Poboya, serta mendesak adanya penertiban aktivitas pertambangan ilegal yang dinilai merusak lingkungan.
Tokoh masyarakat Poboya, Idlan Djanggola, menegaskan pentingnya pertemuan tersebut sebagai ruang dialog antara warga dan pemerintah.
“Diskusi ini kami lakukan untuk membahas kesejahteraan masyarakat Poboya ke depannya,” ujarnya.
Keluhan warga tersebut disambut baik oleh Pemkot Palu melalui Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin.
Dalam keterangannya, Imelda menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat.
“Masyarakat Poboya meminta agar Pemkot Palu hadir bersama mereka dan memberi perhatian terhadap kesejahteraan warga. Semua keluhan ini akan kami tindak lanjuti dan kami laporkan kepada Bapak Wali Kota,” katanya.
Imelda juga menambahkan, khusus terkait aktivitas pertambangan ilegal, Pemkot Palu akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
“Pemerintah akan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terdapat bukti kuat dari masyarakat terkait aktivitas pertambangan liar di wilayah tersebut,” tambahnya.
Pemkot Palu menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh keluhan warga serta berkoordinasi dengan pihak perusahaan terkait, demi memastikan kesejahteraan masyarakat Poboya dapat benar-benar terjamin.
Penulis : Rusdia | Editor : Muh Taufan
