GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menegaskan, arah baru pembangunan daerah dengan menjadikan data sebagai dasar utama kebijakan.
Ia juga menetapkan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai strategi utama menurunkan angka kemiskinan.
Penegasan itu Anwar sampaikan saat memberi arahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Sulawesi Tengah, Selasa (3/3/2026).
Menurut Anwar, setiap program harus berangkat dari data yang akurat. Ia meminta seluruh kepala OPD menelusuri dan memverifikasi data hingga tingkat paling rinci.
“Saya sudah minta kepala OPD menelusuri data itu sedetail mungkin. Kita tidak bisa lagi mentolerir perencanaan tanpa data,” tegas Anwar.
Dari hasil pendalaman tersebut, pemerintah menemukan keterkaitan kuat antara angka kemiskinan dan kondisi perumahan. Wilayah dengan jumlah RTLH tinggi cenderung memiliki angka kemiskinan lebih besar.
Anwar yang pernah menjabat Bupati Morowali dua periode itu mencontohkan kondisi di Palu. Angka kemiskinan di ibu kota provinsi itu relatif rendah, tetapi masih banyak kepala keluarga belum memiliki rumah.
Di sejumlah kabupaten lain, masyarakat memiliki rumah, namun banyak yang tidak layak huni sehingga memengaruhi tingkat kesejahteraan.
“Kalau kita ingin menurunkan kemiskinan, pintu masuknya harus jelas, dan itu adalah rumah tidak layak huni,” ungkapnya.
Anwar menjelaskan, fokus pada RTLH memungkinkan intervensi lintas sektor berjalan terpadu.
Saat pemerintah memperbaiki rumah, mereka juga dapat mengintegrasikan program ekonomi, kesehatan, pendidikan, UMKM, sanitasi, dan infrastruktur dasar dalam satu sasaran.
Ia menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga lima persen dalam tiga tahun ke depan.
Pemerintah mencatat sekitar 70 hingga 78 ribu RTLH di Sulawesi Tengah. Seluruh kabupaten dan kota telah sepakat menjalankan skema pembiayaan bersama.
Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah pusat, serta dunia usaha akan berbagi tanggung jawab melalui pola gotong royong.
Dalam waktu dekat, gubernur akan mengundang para bupati dan kepala perangkat daerah untuk membagi peran secara proporsional. Ia menegaskan seluruh pihak harus menggunakan satu data yang sama agar anggaran tepat sasaran.
Untuk menjaga akurasi, pemerintah akan menggandeng perguruan tinggi atau konsultan profesional guna memvalidasi data RTLH. Setelah validasi selesai, seluruh program wajib mengacu pada data tersebut.
Anwar menekankan tiga prinsip kerja bagi OPD, yakni data sebagai dasar, inovasi sebagai solusi, dan digitalisasi sebagai penguat sistem.
Ia meminta jajaran pemerintah tetap dekat dengan masyarakat dan menjaga semangat kebersamaan dalam setiap program pembangunan.
Penulis : Muh Tauhid | Editor : Muh Taufan
